PBB dan Konsep Penegakan (nilai-nilai) Syariat Islam – Bagian 1

Menyaksikan debat publik yang disiarkan oleh TV One pada hari Rabu Malam 16 Juli 2008 kemarin kita disuguhkan topik dan diskusi (yang terjadi justru bukan perdebatan) yang sangat menarik. Topik debat kali ini mengambil tema “Syariat Islam: PBB Vs PKB” dan menghadirkan Partai Bulan Bintang (PBB) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) serta Jaringan Islam Liberal (JIL).


Pada sesi pertama Yusril Ihza Mahendra (YIM) dari PBB berhadapan dengan Muslim Abdurrahman (MA) mewakili PKB. YIM menyampaikan konsep penegakan syariat Islam yang sebenarnya juga sangat Moderat, bagaimana PBB melihat bahwa syari’at atau Hukum Islam itu sebagai sumber dari hukum, sama seperti Hukum Adat, hukum kolonial, maupun hukum yang berasal dari perkembangan sosial masyarakat Indonesia.

Pada awalnya kita seperti akan disuguhkan oleh perdebatan sengit antara konsep sebuah partai yang radikal terhadap penegakan syari’at dan sebuah partai yang moderat dalam keberagaman. Ternyata itu salah, YIM membongkar konsep penegakan syariat Islam oleh PBB yang lebih elegan, bagaimana sebenarnya syari’at itu diambil nilai-nilainya, dipositivisasi dan kemudian ditegakkan. YIM juga memberikan contoh bahwa semasa ia menjabat sebagai MENKUMHAM, ia sudah mengambil syariat Islam itu untuk dipositivisasi dalam hukum nasional. Misalnya yakni UU Terorisme dan UU Otsus bagi Papua.

YIM juga menjelaskan bahwa PBB sama sekali tidak mempunyai tujuan mengganti dasar negara Pancasila dan bentuk negara kesatuan. “Saya tidak pernah menyesal Indonesia ini mempunyai dasar pancasila” begitu YIM ketika menjawab pertanyaan salah satu peserta.

PBB juga tidak pernah bercita-cita mengganti bentuk negara kesatuan menjadi negara Islam. Bahkan YIM berpendapat bahwa bentuk “negara Islam” itu tidak jelas seperti apa. Hal ini tentunya menjawab keraguan masyarakat yang menyangka bahwa PBB dan juga partai Islam lainnya mempunyai maksud mendirikan negara Islam yang ujung-ujungnya adalah akan ada pemaksaan penerapan syariat Islam seperti kewajiban berkerudung, penangkapan WTS, hukum potong tangan, dll. Hal inipun disanggah oleh YIM. Beliau berpendapat bahwa yang disebutkan diatas adalah “hukuman” dan bukan konsep hukum Islam yang diusung oleh PBB.


Muslim Abdurrahman (MA) terlihat sedikit kaget dengan konsep dan pemahaman syariat Islam yang diungkapkan Yusril, secara garis besar MA sependapat dengan YIM, bahkan MA berpendapat bahwa YIM adalah penerus pemikiran Mohammat Natsir pemimpin Masyumi yang juga mempunyai konsep moderat dalam bernegara.

PBB seperti diungkapkan oleh YIM dan Hamdan Zoelva (HZ) menggunakan jalur yang konstitusional dalam penegakan syariat islam. “Sampai saat ini PBB tidak pernah terlibat dalam aksi kekerasan dalam upaya menegakkan syariat Islam”. PBB menggunakan jalur konstitusional, yakni dengan mengambil nilai-nilai syari’at untuk dimasukkan dalam hukum positif seperti UU maupun Perda di daerah. Hukum Adat, Hukum Kolonial, maupun Syari’at Islam menjadi nilai-nilai dalam penyusunan UU dan Perda, dan ketika sudah berbentuk UU maka peran negaralah yang memaksa. Saya melihat bahwa disinilah peran yang diemban dari politikus PBB di baik di eksekutif maupun di legislatif ditingkat nasional maupun lokal.


Konsep penegakan syari’at Islam yang kurang dipahami oleh masyarakat memang acapkali menyebabkan masyarakat menuduh bahwa partai Islam seperti PBB berkeinginan untuk mengganti dasar negara Pancasila dengan asas Islam dan mengganti NKRI dengan Negara Islam.


Menyimak acara debat tersebut, maka PBB mau tidak mau mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk menjelaskan kepada masyarakat luas bagaimana sebenarnya konsep penegakan syari’at Islam yang diusung PBB baik dalam segi private maupun muamalah, baik dalam hukum pidana maupun perdata. Sehingga terjadi pemahaman yang sama terhadap syari’at Islam dan implementasinya.

Amin Ya Rabbal Alamin.


Fastabiqul Khairat.

(Ditulis oleh Agung Wasono Ahmad di http://agungwasono.blogspot.com)

Iklan

3 Tanggapan

  1. […] PBB dan Konsep Penegakan (nilai-nilai) Syariat Islam – Bagian 1 […]

  2. MOHON DAN COBA KITA RENUNGKAN KEMBALI TULISAN DI BAWAH INI SEBAGAI BAHAN KITA UNTUK MEMPERJUANGKAN SYARI’AT ISLAM.

    MARILAH TEGAKKAN
    SYARI’AT ISLAM

    Saat ini kampanye untuk Pemilu 2009 sedang hangat-hangatnya. Hampir setiap jurkam selalu mengangkat isu-isu kesejahteraan dalam janji-janji politiknya, seperti akan mengatasi kemiskinan, menyediakan pendidikan murah, serta memberantas korupsi. Di beberapa tempat, hal itu bahkan diiringi dengan bagi-bagi sembako, uang atau doorprize.
    Para pengamat melihat bahwa kampanye seperti ini belum bermutu dan tidak mendidik. Apalagi fakta di lapangan menunjukkan, bahwa sebagian peserta kampanye adalah orang-orang bayaran, yang siap menerima order kampanye untuk semua partai; ada juga yang datang ke lokasi kampanye lebih karena acara hiburan atau karena salah satu jurkamnya adalah artis papan atas. Karena situasi yang hangar-bingar itu, maka dalam setiap kampanye hampir tidak ada parpol yang menunjukkan program kongkretnya untuk
    mewujudkan janji-janjinya itu. Hal yang sama dialami juga oleh parpol-parpol berasas Islam maupun yang berkonstituen kalangan santri.

    Kenyataan ini tentu sangat menyedihkan, karena sejatinya Islam memiliki solusi praktis atas seluruh problem itu. Islam tidak hanya berisi konsep-konsep filosofis ( fikrah ) universal, seperti soal keadilan, kesejahteraan, atau persatuan. Lebih dari itu, Islam memiliki satu set metode implementasi ( tharîqah ) yang akan membumikan konsep tersebut dari dataran filosofis ke dataran yuridis, bahkan ke dataran teknis.

    Sebagai pembanding, konsep keadilan terdengar indah dan manis. Namun, ketika orang berbicara soal perpajakan, tentunya yang dimaksud dengan adil bukanlah pajak yang sama besarnya untuk semua orang, namun pajak yang sesuai dengan hukum, yakni hukum Islam yang dibuat dengan memperhitungkan banyak faktor; seperti hanya dipungut dari kalangan Muslim yang kaya saja; bersifat temporer—hanya ketika kas negara kosong; dan ditujukan untuk melayani urusan umat yang tidak bisa dipenuhi dari harta milik umum yang dikelolanya.

    Karena itu, para parpol dan jurkam mestinya rajin menelaah, bagaimana sesungguhnya konsep-konsep solusi Islam ini, dan kemudian menuangkannya dalam program-program yang jelas. Tidaklah cukup sekadar mengandalkan sentimen primordialisme religius atau sisi moral orang-orangnya secara pribadi. Mereka seharusnya berlomba dalam menunjukkan solusi islami yang terbaik untuk mengatasi persoalan-persoalan masyarakat yang pelik.

    Tugas ini seharusnya terus mereka kerjakan, meski Pemilu telah berlalu, baik partai mereka nanti terwakili di parlemen ataupun tidak.

    SOLUSI ISLAM MENSEJAHTERAKAN UMAT
    Ketika Islam dipahami sebatas agama ritual, spiritual, sekaligus individual maka yang terjadi adalah beberapa komplikasi dan kontradiksi.
    Bukankah banyak kasus orang mencuri semata-mata terpaksa karena alasan perut, bukan karena tidak tahu bahwa hal itu diharamkan dalam agama?
    Bukankah banyak kasus para wanita terpaksa melacurkan diri, juga karena alasan perut, bukan karena tidak sadar bahwa itu dilarang oleh agama mereka?
    Jika demikian, bagaimana solusi Islam dalam mensejahterakan umat?
    Apakah Islam sekadar menganjurkan umatnya untuk rajin berzakat, infak, atau sedekah; ditambah doa beserta pemahaman akan konsep sabar, takdir, tawakal, dan akhirat? Andaikata demikian, apa bedanya Islam dengan agama-agama lain?
    Artinya, Islam seakan tidak mempunyai solusi kongkret atas masalah-masalah real di dunia. Jika demikian, tidak aneh jika penggagas Sosialisme—Karl Marx—menuduh agama hanya candu kehidupan, karena hanya menyuruh orang untuk “berangan-angan” akan surga, tanpa menjawab secara kongkret problem kemiskinan yang ada di depan matanya.

    Alhamdulillah, Islam dalam teori dan realita empiris pada masa Khilafah bukanlah candu. Justru Islam pernah menjadi agama pembebas kemiskinan, kebodohan, dan keterbelakangan. Islam, misalnya, memandang kemiskinan sebagai masalah manusia, bukan hanya masalah ekonomi, apalagi masalah ekonomi mikro si miskin itu. Artinya, seluruh syariat Islam memiliki kaitan dengan upaya mensejahterakan masyarakat secara sistematis. Solusi ini, jika diterapkan, akan dirasakan langsung oleh semua orang, baik Muslim ataupun non-Muslim.

    Agar masyarakat dapat sejahtera, ada tiga aspek yang harus diatasi.
    Pertama, aspek individu. Orang bisa miskin karena lemah, baik secara fisik, mental, ilmu, kepribadian, ataupun modal. Pendekatan terhadap masing-masing ini jelas berbeda. Islam mewajibkan setiap Muslim yang sehat dan akil balig untuk bekerja mencari nafkah yang halal. Kewajiban ini sama sakralnya dengan wajibnya shalat atau shaum. Jika untuk memenuhi kewajiban ini dibutuhkan ilmu yang spesifik, belajar ilmu itu hukumnya wajib
    pula.

    Memang, tidak semua orang wajib atau mampu mencari nafkah. Kaum wanita alam konsep Islam tidak wajib mencari nafkah, meskipun mubah. Ayah, suami, saudara laki-laki atau anak lelaki mereka yang dewasalah yang wajib menafkahi mereka, sekalipun kaum wanita itu mampu mencari nafkah sendiri. Mereka yang cacat fisik maupun mental juga harus dinafkahi. Oleh siapa? Tentunya terutama oleh kerabat atau ahli warisnya.
    Konsep ahli waris yang benar adalah juga penanggung nafkah jika yang bakal diwarisi membutuhkan. Tentunya ahli nafkah ini adalah juga pihak yang bertanggung-jawab jika kelemahan individu adalah pada segi ilmu atau modal. Ahli nafkah berkewajiban mencarikan guru atau membiayai sekolah, di samping mencarikan modal kerja.

    Kedua, aspek kontrol sosial. Kemiskinan bisa timbul karena adat, budaya, atau kepercayaan. Pada kaum yang percaya bahwa semua yang terjadi ini sudah ditentukan dan ikhtiar itu tak perlu, akan sulit mengubah kondisi mereka. Kaum lain yang lebih mengutamakan “keharmonisan” dan menolak kreativitas teknologi baru, hal ini juga menjadi hambatan. Namun, kontrol sosial ini bisa juga sebaliknya. Pada kaum yang menghargai waktu atau kreativitas, maka para pemalas akan tidak punya tempat, mereka akan terpacu juga untuk produktif dan kreatif.
    Nah, kontrol sosial ini adalah akibat dari suatu pemikiran dan perasaan yang berkembang di masyarakat. Kontrol sosial yang negatif seperti pada contoh pertama bisa diubah menjadi positif dengan dakwah. Karena itu, benarlah firman Allah :
    Allah tak akan mengubah nasib suatu kaum kecuali mereka mengubah apa
    yang ada pada mereka. (QS ar-Ra’d [13]: 11).

    Ketiga, aspek negara. Meski orang-orangnya cerdas dan mau bekerja keras, juga ada budaya yang baik, namun jika sistem pada negara kontraproduktif, hasilnya juga negatif. Beberapa tahun silam, ribuan petani cengkeh tiba-tiba jatuh miskin lantaran tataniaga cengkeh yang monopolistik. Lalu saat krismon, ribuan perusahaan bangkrut karena penghasilannya dalam rupiah tetapi cicilan utangnya dalam dolar, yang tiba-tiba melambung nilainya. Ini adalah tugas negara untuk mengatasinya.

    Khalifah Umar pernah mengusir sejumlah pemuda yang hanya malas-malasan di masjid, meski alasannya adalah tawakal. Khalifah juga akan memaksa mereka yang enggan membayar zakat, karena ini berarti merampas hak-hak fakir miskin. Pada level masyarakat, negara mempunyai otoritas untuk mengarahkan agar tumbuh budaya yang sehat. Misalnya media massa tidak memamerkan budaya hedonis yang konsumtif, namun justru kerja keras, produktivitas, dan kreativitas.

    Saat level individu dan kontrol sosial macet, mau tak mau, negara harus terjun langsung. Yang miskin mendapat santunan langsung dari pemerintah. Namun, ini aspek non-ekonomis. Di atas itu, pemerintah wajib menjalankan politik ekonomi Islam yang menyeluruh. Agar semua orang mampu mencari nafkah dan terhindar dari kemiskinan, negara menyiapkan fasilitas pendidikan dan kesehatan yang murah bagi semua warganya. Dibiayai dari mana? Sumber-sumber alam yang besar seperti tambang, hutan, laut adalah milik publik, dan keuntungan penjualan hasilnya digunakan untuk membiayai fasilitas publik juga. Agar sistem ini tidak terdistorsi, negara juga menerapkan aturan lainnya. Pensejahteraan akan terdistorsi oleh sistem riba dan pasar spekulatif (seperti pasar modal). Karena itu, sistem ini harus digantikan seluruhnya dengan sistem perbankan dan syirkah syar‘iyyah . Negara juga menerapkan sistem mata uang keras, seperti berbasis emas dan perak, sehingga stabilitas moneter terjaga. Setidaknya kemiskinan akibat gejolak moneter bisa dicegah.

    Lalu negara memerangi semua yang berpotensi merusak kemampuan orang menjalankan roda ekonomi dengan benar; termasuk yang diperangi adalah korupsi, suap, perjudian, minuman keras dan narkoba, pencurian, penipuan, dan sebagainya. Bahkan pencuri yang terpenuhi syarat-syaratnya, akan dijatuhi hukuman hudûd sebagai langkah terakhir mencegah pencurian.

    Karena semua itu membutuhkan aparat yang bersih, syariat Islam mengenai rekrutmen, penggajian, dan evaluasi aparat birokrasi pun harus diterapkan. Khalifah Umar memberi contoh bagaimana dia menilai harta para pejabatnya. Kalau tidak wajar, maka sebagian disita untuk Baitul Mal. Umar bisa melakukan ini, karena dia sendiri memberikan keteladanan sebagai pejabat yang bersih dan bersahaja. Lagipula, semua pejabatnya sudah dibekali gaji dan fasilitas yang cukup untuk menjalankan tugasnya. Di samping itu, umat, parpol-parpol, dan pers harus terus didorong untuk ikut mengontrol agar penguasa tetap menjalankan syariat Islam secara lurus.

    Walhasil, Islam benar-benar akan menjadi solusi jika keimanan dan ketakwaan (baik dalam level individu, masyartakat, maupun negara)—yang diwujudkan dalam bentuk penerapan syariat Islam secara total dalam seluruh aspek kehidupan—benar-benar nyata. Saat itulah, berkah akan menyelimuti manusia, baik dari langit maupun dari bumi. Akan tetapi, jika manusia tetap tidak mau menerapkan aturan-aturan-Nya dan malah mendustakan-Nya, niscaya Allah akan menimpakan azab-Nya di dunia dan akhirat. Itulah
    jaminan Allah, sebagaimana firman-Nya :
    Jika saja penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi mereka mendustakan (ayat-ayat Kami) itu. Karena itu, Kami menyiksa mereka karena perbuatan mereka itu . (QS al-A‘raf [7]: 96).

    JADI, MARILAH KITA TEGAKKAN SYARIAT ISLAM !

  3. PBB harus tetap PD perjuangkan syariat islam terlebih kini banyak partai yang enggan dan malu memperjuangkan itu mungkin dianggap langkah yang tidak populer dan tidak laku dijual, semoga PBB terus gigih dalam perjuangan ini

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: