MUI Dan Keterpasungan Politik, Catatan atas Pilkada Kalbar

Arus politik yang bermuara pada kekuasaan memang adakalanya menggiurkan, menjadi tanda tanya besar tentunya jika derasnya arus politik itu mampu menyeret lembaga yang seharusnya menjadi gawang moral dan memiliki independensi hingga terbawa serta dalam arus gegap gempita dan gelombang hiruk pikuknya perhelatan politik.
MUI dilahirkan bukan ber-genre politik namun otoritasnya dalam mengeluarkan fatwa memiliki pengaruh dalam dinamika kehidupan ummat, fatwa MUI berlaku bukan sebatas wacana melainkan sebagai sebuah keputusan penting yang banyak dianut lantaran diyakini memiliki tingkat ke-absahan dan validitas yang tinggi terlebih fatwa tersebut tidak begitu saja dikeluarkan melainkan lahir semata-mata demi kepentingan ummat bukan karena motif yang lain.

Meski tidak bergenre politik namun tetap saja banyak kekuatan politik yang ingin mengambil jalan pintas dan memanfaatkan vitalitas MUI di tengah – tengah ummat demi mencapai hasrat politik yang tidak selalu kongruen dengan kepentingan dan aspirasi ummat. Tindakan banyak kalangan dan berbagai kepentingan untuk membangkitkan syahwat politik MUI bisa dikategorikan sebuah kejahatan politik, sementara MUI yang jelas-jelas tidak ber-genre politik harus berani bersikap tegas, menjaga jarak serta menahan diri dari tarikan – tarikan politik dan godaan kekuasaan.

 

Belajar dari Pilkada Kalbar

Pilkada pada umumnya seringkali diwarnai oleh masalah politik uang, munculnya pembunuhan karakter, penyebaran fitnah, munculnya politik aliran dengan mengangkat isu suku, agama, sara, serta golongan (SARA) hingga intimidasi dan ancaman terhadap masyarakat, agar memilih salah satu calon. Hal ini juga menjadi keprihatinan Bang Akil Mochtar yang dalam Pilkada Kalbar berpasangan dengan Drs. AR Mecer.

akilkampanyeterbukabt.jpg

Pilkada Kalbar menyisakan beberapa catatan khususnya keterpasungan MUI dalam konstelasi politik Kalbar. Dalam konferensi pers yang dilakukan pada Kamis (9/11) di Masjid Mujahidin. MUI dan 21 ormas Islam bersepakat dan menginstruksikan kepada seluruh pengurus dan anggota MUI Kalbar beserta ormas Islam Kalbar dari tingkat provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, dan ranting untuk; mencoblos Nomor urut 1. H. Usman Ja’far & Drs. LH Kadir dalam pemilihan Gubernur Tanggal 15 November, Alasan penandatanganan itu menurut Haitami Salim pada Harian Borneo Tribune, Sabtu (10/11), merupakan tuntutan keadaan. Surat pernyataan itu dimuat secara luas di berbagai media. Pernyataan tersebut, malah disebar di berbagai daerah yang dianggap, kuat dukungan massa Islamnya. Seperti di Kota Pontianak, Kabupaten Pontianak, Singkawang, Sambas, Ketapang dan lainnya.

Tak hanya itu, Setelah pengumuman surat dukungan tersebut diikuti dengan gerilya melalui masjid-masjid di daerah tersebut. Para pengurus dan penandatangan terjun langsung berceramah di depan umat. Isinya beragam. Intinya, supaya umat mengalihkan dukungan kepada UJ.
“Keterlibatan MUI secara tidak langsung meniupkan beberapa isu terkait kandidat – kandidat Muslim yang maju dalam Pilkada Kalbar dan tentu saja dalam situasi ini Pasangan Akil- Mecer nyata-nyata paling dirugikan.
Tindakan MUI menuai protes dari berbagai pihak hingga Pada Selasa (13/11) MUI membatalkan dukungannya ke UJ namun penarikan dukungan ini tidak disertai dengan penggalangan massa dan gerilya di masjid – masjid seperti pada saat pernyataan dukungan pada tanggal (9/11).

Dalam hal ini, MUI dan ormas Islam bertindak tidak adil pada saya,” kata Akil.
Sebuah skenario besar menggilas saya. Berhasil mereka Tapi, akibatnya fatal. Dan Inilah yang terjadi dari hasil Pilkada di Kalbar,” kata Akil. MUI dan ormas Islam, harus bertanggungjawab dengan hal itu.

MUI dan Masa Keemasan Buya Hamka

Majelis Ulama Indonesia (MUI) didirikan di Jakarta pada tanggal 26 Juli 1975 oleh 53 orang ulama dan aktivis dari berbagai ormas Islam, seperti antara lain Muhammadiyah, NU, Al Irsyad Al Washilyah dan Al-Ittihadiyah. Terpilih sebagai Ketua Umum pertama Prof HAMKA. Salah satu fungsi penting yang diemban organisasi ini adalah memberi fatwa dan nasihat mengenai masalah keagamaan dan kemasyarakatan kepada pemerintah dan ummat Islam sebagai amar ma’ruf nahi munkar.

Di awal berdirinya, saat dipimpin ulama kharismatik Buya Hamka, MUI bisa menempatkan diri sebagai organisasi independen dan berwibawa serta menjadi alat kontrol efektif terhadap pemerintah, pada saat itu MUI telah berhasil menjalankan perannya sebagai institusi penjaga aqidah ummat. Pada masa itu Buya HAMKA dengan tegas menolak aliran kepercayaan/kebatinan untuk diatur (dimasukkan) ke GBHN (Garis-garis Besar Haluan Negara). Meski akhirnya di tahun 1978 aliran kepercayaan berhasil masuk GBHN, namun ternyata semangat Buya Hamka itu masih tertanam kuat di dada umat, sehingga di tahun 2000-an setelah jatuhnya Presiden Soeharto, aliran kepercayaan itu pun dihapus dari GBHN oleh Sidang Istimewa MPR.
Masih dalam periode kepemimpinan Buya Hamka, MUI juga mengeluarkan fatwa tentang haramnya umat Islam mengikuti perayaan natal dan haram pula mengucapkan selamat natal. Fatwa tersebut mendapat reaksi dari Menteri Agama Alamsyah Ratu Perwiranegara, dan ia mewakili pemerintah meminta fatwa tersebut dicabut. Buya Hamka memilih mundur dari jabatan Ketua Umum MUI daripada harus mencabut fatwa tersebut. Sikap Buya Hamka ini merupakan teladan dan cerminan sosok ulama yang Istiqomah sebagai penyambung lidah ummat.

Di Masa Buya Hamka MUI benar – benar menjadi institusi yang independen dari tarikan – tarikan politik dan godaan – godaan kekuasaan karena satu – satunya agenda yang diperjuangkan hanyalah Menjaga Aqidah Ummat.

Semoga MUI bisa mengoreksi diri…Wallahua’lam (Ditulis oleh Badrut Tamam Gaffas)

Link : Akil Mochtar Centre

Iklan

3 Tanggapan

  1. Terimakasih atas Tulisan dan informasinya. Kunjungi juga semua tentang Pakpak di GETA_PAKPAK.COM http://boeangsaoet.wordpress.com

  2. sebagai mahluk sosial dan untuk menjaga kerukunan antar umat beragama, maka kita harus saling menghargai…melarang umat muslim mengucapkan selamat natal kpda umat kristiani jls membuat jurang perbedaan antar umat beragama smakin jelas..dan hal ini bsa membuat ketidak harmonisan antr umat beragama…smoga kita smakin dwasa dlm memandang perbedaan-perbedaan yang ada…sehingga Smangat Bihneka Tunggal Ika Smakin Terpelihara dlm diri kita Sbagai bangsa yang Majemuk….Hidup Indonesia….Merdekaaaaa……!!!!!
    Damailah Negriku…majulah Bangsaku…!!!

    • Islam sangat toleran dalam melakukan hubungan sosial, akan tetapi Islam punya prinsif akidah yang tidak bisa di ganti dengan urusan atas nama kebersamaan. ada batasan-batasan tertentu yang tidak bisa di samakan dengan konsep kemajemukan. yaitu Islam Punya Tauhid ( Pamahaman Tentang Ketuhanan ) itulah yang menjadi dasar islam tidak bisa membenarkan tentang kepercayaan agama lain.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: