Memoar Aba Sebagai Cahaya Keluarga : Catatan 102 Tahun Mohammad Natsir

Demokratis dalam mendidik anak-anak, Natsir selalu menyampaikan pesan-pesannya dengan tersirat.

”Orang yang pakai jilbab itu adalah sebaik-baiknya muslimah. Tapi yang tidak pakai jilbab jangan dibilang enggak baik.”

Pernyataan itu datang dari Mohammad Natsir. Pejuang Islam yang gigih itu menyampaikan pandangannya tentang jilbab kepada sejumlah pelajar yang datang ke kantor Dewan Dakwah pada awal 1980-an. Ketika itu pemerintah melarang murid mengenakan jilbab di sekolah. Sejumlah pelajar menentang aturan itu dan berujung ke pengadilan. Yusril Ihza Mahendra, bekas Menteri Sekretariat Negara, yang dijuluki Natsir Muda, menjadi pembelanya.

”Mereka berkeras soal jilbab. Kalau tidak berjilbab dianggap tidak baik,” Yusril berkisah kepada Tempo. Natsir pun menegur para pelajar yang dinilainya cenderung meremehkan orang Islam tak berjilbab. ”Saya tidak melihat manusia dari jilbab,” kata Natsir seperti dituturkan Yusril.

Natsir, sang pejuang. Dia dikenal sebagai pendidik yang keras, tapi moderat dan demokratis dalam menerapkan ajaran Islam. Dia tidak mewajibkan jilbab kepada istri dan anak-anaknya. Nurnahar, istri Natsir, seperti laiknya orang Melayu dan umumnya warga Masyumi. Sehari-hari dia tampil berkebaya panjang atau baju kurung tanpa kerudung. Ketika menghadiri acara keluarga atau melayat, Natsir baru mengingatkan Nurnahar agar berkerudung.

Mengingatkan pun, menurut Sitti Muchliesah atau Lies, putri sulung Natsir, tidak dalam bentuk perintah. Aba, panggilan anak-anak kepada ayahnya, cukup berkata, ”Kamu kan mu­slimah.” Kalimat pendek ini langsung dipahami keempat anak perempuan Natsir.

Dalam berpakaian, Natsir­ hanya mengharuskan anak-anaknya berbusana santun. Itu artinya, tidak bercelana pendek dan berbaju you can see alias baju tak berlengan. Satu kali, Lies mengenakan blus pendek tanpa le­ngan. Aba tak menegur langsung. Dia hanya berpesan kepada Ummie, panggilan istrinya, ”Beri tahu Lies jangan pakai yang kependekan.”

Masih soal pakaian, ada ke­nangan yang berkesan bagi Anies, putri Lies, cucu pertama Natsir. Satu kali, sepulang kuliah, Anies mampir ke rumah kakeknya di Jalan Cokroaminoto. Dia datang mengenakan rok mini yang sedang jadi mode. Tatkala hendak pulang, Natsir memberinya uang sambil berkata, ”Ini untuk beli celana panjang.” Tegur­an halus.

Sekalipun keempat putrinya telah menunaikan ibadah haji, Natsir tak memaksa mereka mengenakan jilbab. ”Menurut Aba, berjilbab itu harus dari diri kita,” tutur Lies, yang kini berusia 72 tahun.

Natsir juga tidak melarang keluarganya bergaul dengan non-muslim. Bergaul dengan teman-teman lelaki pun diizinkan sang ayah. ”Kami boleh nonton bioskop asal rame-rame, paling telat pulang pukul 10 malam.”

Dalam salah satu surat kepada anak-istrinya, Natsir mendorong kelima anaknya aktif di organisasi kepemudaan. Misalnya Himpunan Muslim Indonesia atau Pandu Islam. Organisasi, menurut dia, dapat menjadi taman pendidikan yang meleng­kapi apa yang tidak didapat di sekolah. ”Aktif berorganisasi akan memberi bekal masa depan,” begitu pesan Aba dalam surat yang dia tulis tepat pada usianya yang ke-50, 17 Juli 1958.

Sikap demokratis Natsir tampak jelas di meja makan. Dia mengizinkan anak-anaknya berdebat apa saja, meskipun kadang Ummie tidak berkenan karena perdebatan mengganggu suasana makan. ”Aba suka tersenyum menyimak perdebatan kami,” kata Lies. Suasana seperti ini tanpa disadari telah membentuk dan mempengaruhi cara berpikir kelima anak Natsir. ”Khususnya menghadapi tantangan hidup,” Lies melanjutkan.

Pada masa penjajahan Jepang, sekolah Pendidikan Islam (Pendis) yang didirikan Natsir di Bandung ditutup. Dia lalu membentuk madrasah di rumah adik iparnya di Jakarta. Selain anak-anaknya, masyarakat di sekitar madrasah ikut serta menjadi murid. Natsir juga mengajak teman-temannya menjadi ustad dan ustadzah. ”Setiap sore kami mengaji dan belajar tentang Islam,” kata Lies, yang dikaruniai tiga putra-putri.

Bagi Natsir, pesantren atau madrasah bukanlah satu-satu­nya sistem pendidikan yang bisa menghasilkan orang ber­iman. Pesantren, menurut Natsir, dapat menelurkan orang ber­akhlak­ tetapi buta terhadap perkembangan dunia. Padahal, Islam mendorong umat mencapai kema­juan lahir batin, dunia dan akhirat.

Itu sebabnya dia tidak melarang anak-anaknya aktif berkesenian. Lies diizinkan mengikuti pementasan sandiwara di sekolahnya, SMA 1 Boedi Oetomo. Entah kenapa, ketika sandiwara yang disutradarai Koen­tjoroningrat itu hendak diper­tunjukkan untuk umum di Gedung Kesenian Jakarta, Aba melarang Lies ikut serta. ”Saya kecewa tapi berusaha memahami keputusan Aba,” tutur Lies, yang bersuamikan Agus Alwi yang juga berasal dari Minang, Sumatera Barat.

Di mata anak-anaknya, ia selalu menyampaikan pesan secara tersirat. Dia juga orang yang berpikiran jauh ke depan. Sewaktu tinggal di Jakarta, Aba melarang anak-anaknya belajar berenang. ”Kami memahami, pakaian renang selalu minim,” kata Lies. Tapi, ketika tinggal di Maninjau, Sumatera Barat, Aba menyuruh anak-anak belajar berenang di danau. ”Belakangan kami mengerti, di danau kami sekaligus belajar menghadapi bahaya yang tidak akan ditemui di kolam renang,” kata Aisyahtul Asriah, putri keempat Natsir.

Natsir, sang pendidik. Dia tak begitu setuju anak-anaknya bekerja di perusahaan milik negara maupun swasta. Natsir lebih suka anak-anaknya menggeluti dunia pendidikan. Toh, dia tak bisa berbuat banyak ketika Hasnah Faizah, putri ketiganya, berganti haluan dari asisten dosen di Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial Politik Universitas Indonesia, menjadi staf sebuah badan usaha milik negara.

Di kemudian hari, keluarga paham mengapa Natsir tak begitu suka anak-anaknya bekerja di perusahaan. ”Aba khawatir, sifat kami berubah karena bekerja di perusahaan yang mengutamakan keuntungan,” kata Aisyah. Menurut Aba, hal itu bisa mempengaruhi hubungan di rumah. Waktu bersama keluarga menjadi berkurang. Padahal, bagi Aba, Aisyah mengenang, makan sebaiknya bersama keluarga setidaknya sekali dalam sehari.

Sebagai Vice President World Muslim Congress, yang bermarkas di Karachi, Pakistan, dan anggota Majelis Ta’sisi Rabithah Alam Islami, yang berpusat di Mekkah, Natsir bisa berangkat haji setiap tahun. Tapi tak sekali pun dia memanfaatkan fasilitas tersebut untuk memberangkatkan anak-anaknya berhaji. ”Fasilitas itu hanya untuk meng­ajak Ummie sekali,” papar Abi—sebutan akrab Aisyah. Walhasil, kelima anaknya berhaji dengan biaya sendiri.

Selama menjadi pejabat pemerintah, hampir tak ada kemewahan yang dinikmati anak dan istrinya. Rumah pribadi pun baru dimiliki setelah Natsir bebas dari penjara pada 1967, jauh setelah penggemar biola ini tak lagi berpangkat.

Suatu ketika Fauzi, anak bungsu Natsir, meminta dibe­likan sepeda motor kepada Aba. Sang ayah menolak dengan berkata, ”Memangnya tidak ada bus atau kereta api?” Natsir amat mempedulikan pendidikan. Beberapa kali Lies meminta bantuan ayahnya untuk membayar biaya kuliah anak-anaknya. ”Tanpa ragu Aba turun tangan,” tutur Lies.

Natsir juga membebaskan putra-putrinya memilih jurusan sekolah dan tempat bekerja. Lies, misalnya, memasuki Jurusan Sastra Inggris Universitas Indonesia. Karena banyak faktor, termasuk biaya dan kondisi politik yang belum aman, Lies harus meninggalkan bangku kuliah di semester kedua.

Natsir memutuskan, Lies dan adiknya, Asma Faridah, sebaiknya konsentrasi saja pada urusan rumah tangga. Tapi adik-adik Lies, yakni Aisyah, Hasnah, dan si bungsu Ahmad Fauzi Natsir, menyelesaikan kuliah.

Selain Fauzi, ada lagi satu anak lelaki Natsir, yakni Abu Hanifah, yang meninggal pada usia 13 tahun karena tenggelam di kolam renang. ”Aba menangis sendirian ketika Hanif wafat. Sebelum pergi, almarhum sempat memijat-mijat kaki Aba,” kata Lies. Sebuah buku memoar berjudul Aba Sebagai Cahaya Keluarga kini sedang disiapkan Lies.

Tangisan itu berulang ketika Natsir kehilangan sang istri. Nurnahar meninggal pada Juli 1991, dalam usia 86. Lima puluh tujuh tahun, Ummie mendampingi Aba dengan setia.

Dalam salah satu suratnya, Natsir menulis: Ummie sadar jalan hidup yang Aba tempuh sama sekali tidak memberi jaminan hasil yang tetap. Tapi Ummie rela dan berani naik perahu Aba yang oleng itu, sama-sama menempuh samudera hidup yang penuh risiko. Tak terlukiskan betapa bersyukurnya Aba kepada Allah SWT dan terima kasih kepada Ummie atas kebahagiaan hidup yang Aba rasakan.”

Sebelum jenazah sang istri diberangkatkan ke makam, Natsir sendiri yang menyampaikan pidato pelepasan. Dua tahun kemudian, Natsir dimakamkan di samping makam Nurnahar. Kata Lies, ”Seperti keinginan Aba.”

Sumber :

“Aba, cahaya keluarga”, Laporan Utama Majalah Tempo Edisi 21/XXXVII/14 – 20 Juli 2008
Iklan

Aktivitas M Natsir di Petisi 50 menunjukkan beliau sang demokrat sejati : Catatan 102 Mohammad Natsir

Suara kritis Natsir tak lekang oleh usia tua. Aktivitasnya di Petisi 50 menunjukkan ia demokrat sejati.

UDARA sejuk Turki di akhir April 1980 tak sanggup mendi­nginkan pikiran Mohammad Natsir. Presiden Liga Musim Sedunia yang sedang memimpin sidang membahas konflik etnis Yunani dan Turki di Siprus ini mendadak jatuh sakit. Dokter tak menemukan gejala mencurigakan di tubuh laki-laki 72 tahun itu.

Rupanya Natsir memikirkan politik di dalam negeri. ”Pikiran saya terganggu oleh pidato Soeharto,” kata Natsir setiba di Jakarta, seperti diceritakan Andi Mappatehang Fatwa kepada Tempo akhir Juni lalu.

Pidato yang merisaukan Natsir adalah ceramah tambahan Pre­siden Soeharto tanpa teks di muka Rapat Pimpinan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia di Pekanbaru, Riau, 27 Maret 1980. Soe­harto berbicara tentang asas tung­gal Pancasila yang, menurut dia, di masa lalu dirongrong oleh ideologi-ideologi lain dan partai politik.

Soeharto meminta ABRI mendukung Golkar dalam pemilihan umum. Tahun 1980 adalah puncak perseteruan dua faksi di tubuh ABRI. Satu kelompok—yang menikmati kekuasaan dengan memangku pelbagai jabatan publik—mendukung Soeharto, kelompok lain menentang gagasan ini dan menginginkan ABRI netral.

Tiga pekan kemudian, 16 April 1980, Soeharto menegaskan kembali seruannya di Markas ABRI Cijantung, Jakarta Timur. Ucapan Soeharto yang terkenal: ”Lebih baik kami culik satu dari dua pertiga anggota MPR yang akan melakukan perubahan Undang-Undang Dasar 1945 agar tidak terjadi kuorum.” Satu kalimat lain yang menunjukkan sikapnya sebagai otokrat: ”Yang mengkritik saya berarti mengkritik Pancasila.”

Selain itu, sekelompok jenderal purnawirawan gundah. Bekas pemimpin ABRI yang tergabung dalam Forum Studi dan Komunikasi Angkatan Darat lalu berkumpul di gedung Grahadi di kawasan Semanggi. Mereka mengundang tokoh dan aktivis sipil untuk membahas pidato itu. A.M. Fatwa ikut hadir. Ketika itu dia pegawai kantor pemerintah daerah Jakarta yang dipecat karena sering berdakwah mengkritik pemerintah.

Pertemuan 5 Mei 1980 itu menyimpulkan: Soeharto perlu di­tanya soal isi pidatonya. A.M. Fatwa bersama aktivis muda lain lalu bergerilya mengumpulkan tanda tangan sejumlah tokoh untuk mendukung enam butir ”Pernyataan Keprihatinan”. Yang menyusun adalah Slamet Bratana­-ta, Menteri Pertambangan kabinet pertama Orde Baru.

Pucuk dicita ulam tiba, Natsir langsung teken ketika disodori pernyataan itu. Fatwa berhasil mengumpulkan 50 tanda tangan tokoh tentara, polisi, anggota parlemen, dosen, birokrat, bekas pejabat, pengusaha, dan aktivis. Supaya konstitusional, yang bertanya kepada Soeharto semestinya Dewan Perwakilan Rakyat. Media massa waktu itu dilarang menyiarkan suara kelompok oposisi. Maka berduyunlah 30 dari 50 orang penanda tangan itu ke Senayan, 13 Mei 1980.

Natsir didaulat menyampaikan maksud mereka menyambangi Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daryatmo. Chris Siner Key Timu, bekas Pembantu Rektor III Universitas Atma Jaya, Jakarta, mengisahkan kembali pidato mantan perdana menteri Natsir yang dianggapnya sangat bijak. ”Bagi seorang presiden, pidato lisan atau tertulis sama nilainya di mata masyarakat. Kami ingin bertanya apa maksud pidato itu.”

Pernyataan itu menuai reaksi keras pemerintah. Soeharto menjawabnya lewat surat ke Dewan tanggal 1 Juni. Ali Moertopo, Komandan Pemulihan Keamanan dan Ketertiban, menganggap pernyataan itu menyinggung pemerintah karena menyi­ratkan usul pergantian pemimpin nasional.

Dari Ali Moertopo jugalah nama ”Petisi 50” berasal. Padahal para tokoh yang prihatin itu membuat pernyataan atas nama Lembaga Kesadaran Berkonstitusi—sebuah forum yang didirikan pada 1978 oleh A.H. Nasution dan Muhammad Hatta. Barangkali karena lebih singkat dan gampang diingat, nama Petisi 50 lebih dikenal publik sampai sekarang.

Petisi 50 dianggap ”musuh utama” pemerintah Soeharto. Para tokohnya menjalani hidup yang sulit. Bisnis keluarga mereka kocar-kacir karena tak bisa mendapatkan kredit bank. Bahkan beredar kabar Soeharto ingin mengirim mereka ke Pulau Buru—pulau di Maluku yang menjadi gulag tahanan politik pengikut Partai Komunis Indonesia. Namun rencana itu konon digagalkan Jenderal M. Jusuf, Panglima ABRI yang menentang tentara berpolitik. ”Sewaktu dimintai konfirmasi, Pak Jusuf tak menyangkal,” kata Chris Siner, laki-laki asal Flores kelahiran 1939.

Karena dianggap menyeret-nyeret Natsir dalam Petisi, A.M. Fatwa dikecam aktivis Himpunan Mahasiswa Islam dan pengikut Masyumi—partai Natsir yang dibubarkan Soekarno. ”Aktivis HMI sudah banyak yang menjadi pejabat. Mereka merasa terancam dengan Petisi itu,” kata Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat yang kini 69 tahun itu.

Penanda tangan Petisi 50 juga terkena cekal. Natsir, pemimpin sejumlah organisasi muslim dunia, batal menghadiri pelbagai konferensi di negara-negara lain. Ia sudah biasa dengan perlakuan buruk pemerintah. Ia pernah bentrok dengan Soekarno soal ga­gasan Nasakom. Sewaktu pengumuman cekal pemerintah Soeharto diumumkan, Natsir hanya berujar, ”Mungkin karena sudah tua, mereka takut saya nyasar.”

Sikap Natsir yang sebenarnya ia tuliskan dalam buku Indonesia di Persimpangan Jalan (1984). Tindakan itu, tulisnya: suatu kebiasaan yang kita temui dalam sistem diktator atau feodal abad pertengahan. Itu puncak kegusaran Natsir yang dikenal lemah lembut. Semua orang dekatnya bersaksi Natsir tak pernah menggunjing atau memaki orang lain.

Meski dicekal dan rumah-rumah mereka diawasi intel, anggota Petisi 50 tak surut. Mereka rutin bertemu setiap Selasa sore di rumah Ali Sadikin, bekas Gubernur Jakarta yang menjadi motor kelompok ini. ”Meski tak rutin, Pak Natsir sering datang,” kata Fatwa. ”Dia juga menjadi donatur Petisi.”

Pertemuan rutin itu berlangsung lebih dari 20 tahun. Setiap Selasa mereka berdiskusi dan bertukar gagasan tentang soal-soal kenegaraan atau membahas situasi politik. Setiap 17 Agustus pada peringatan kemerdekaan, Petisi mengeluarkan maklumat atau memorandum yang isinya mengkritik kebijakan-kebijakan ekonomi-politik Orde Baru.

Petisi, menurut Chris, menjadi tempat pertemuan kembali para tokoh pendiri bangsa. Padahal sekali waktu Ali Sadikin pernah marah besar kepada Natsir karena menentang kebijakannya melegalkan judi dan melokalisasi pelacur di Kramat Tunggak. ”Kalau Pak Natsir ke luar rumah harus pakai helikopter, karena jalan Jakarta saya bangun dari uang judi,” ujar Ali Sadikin. Natsir tak bereaksi.

Chris dan Fatwa mengenang, Natsir adalah seorang demokrat sampai ke tulang sumsum. Suatu kali dalam diskusi, Sjafroeddin Prawiranegara berkata, dalam de­mokrasi, paham komunis se­kalipun tak bisa dilarang. Reaksi Natsir, diceritakan Chris Siner, ”Kalau komunisme tidak baik, kita hadang paham itu lewat pemilu.”

Meski ia ulama zuhud, pendiri partai Islam terbesar pada 1950, Chris tak pernah mendengar Natsir mendesakkan pandangannya tentang Islam. Sekali Natsir berkata kepada Chris yang Katolik, ”Bagi saya nilai-nilai Islam itu inspirasi. Akan saya perjuangkan nilai-nilai itu secara demokratis.”

Satu warisan Natsir yang terkenal, yang lahir manakala diskusi Petisi 50 berlangsung panas dan runcing: kita sepakat untuk tidak sepakat.

Sumber :

“Berpetisi tanpa caci maki” , Laporan Utama Majalah Tempo Edisi 21/XXXVII/14 – 20 Juli 2008

Surat Natsir untuk Tengku Abdul Rahman : Catatan 102 Tahun Mohammad Natsir

Dari dalam tahanan, Natsir mendorong pemulihan hubungan Indonesia-Malaysia. Orde Baru tak membalas jasa itu.

SUDAH empat tahun lebih Mohammad Natsir menghuni Wisma Keagungan, rumah tahanan di daerah Kota, Jakarta Pusat. Rezim Orde Lama mengerangkengnya karena dianggap ”melawan arus” dengan mendirikan Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia pada 1958. Sebelumnya ia dua tahun menjadi tahanan di Batu, Jawa Timur.

Soekarno memberaikan rekan pergerakan Natsir: Sjafroeddin Prawiranegara dibuang ke Kedu dan Burhanuddin Harahap ke Pati. Sumitro Djojohadikusumo lebih dulu lari ke luar negeri. Di Wisma Keagungan, Natsir bergabung dengan Sutan Sjahrir dari Partai Sosialis, yang juga dipenjarakan Orde Lama.

Natsir masih dalam jeruji penjara ketika kekuasaan Soekarno tenggelam. Pada masa transisi, Pejabat Presiden Soeharto mengirim utusan: Sofjar, seorang perwira Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Kostrad), yang kelak pensiun sebagai brigadir jenderal. Soeharto ketika itu masih menjabat Panglima Komando Cadangan. ”Orang suruhan itu ipar dari keponakan saya, yang bekerja di Departemen Penerangan,” kata Natsir, dalam sebuah wawancara dengan Agus Basri, mantan wartawan Tempo.

Utusan Soeharto itu bicara tentang usaha pemerintah memulihkan hubungan dengan Malaysia. Ketika itu komunikasi Jakarta dan Kuala Lumpur hancur akibat Soekarno melancarkan operasi ”Ganyang Malaysia”. Pada awal kekuasaannya itu, Soeharto berniat merajut kembali hubungan.

Soeharto mengirim dua orang kepercayaannya ke Kuala Lumpur, yaitu Ali Moertopo dan Leonardus ”Benny” Moerdani. Pe­merintah Malaysia tidak menyatakan keberatan dengan utus­an itu. Tapi, seolah menghindar, Perdana Menteri Tengku Abdul Rahman mening­galkan Kuala Lumpur sehari sebelum delegasi dari Jakarta datang.

Misi Ali dan Benny gagal. Natsir pun menjadi harapan. Ia dikenal dekat dengan Abdul Rahman. Mereka beberapa kali bertemu, ketika bangsawan asal Kedah itu berkunjung ke Indonesia. Sofjar bertanya cara memulihkan hubungan kedua negara. Natsir menjawabnya dalam surat pendek: ”Ini ada niat baik dari pemerintah Indonesia untuk memperbaiki hubungan antara Indonesia dan Malaysia. Mudah-mudahan Tengku bisa menerima.”

Sofjar membawa tulisan tangan Natsir itu ke Kuala Lumpur. Dengan bantuan Tan Sri Ghazali Shafii, yang lama duduk dalam kabinet, surat sampai ke tangan Abdul Rahman. Segera setelah membaca surat Natsir, ia ­berkata, ”Datanglah mereka besok di tempat saya.” Delegasi Indonesia diterima esok harinya. Hubungan kedua negara berangsur cair.

Menurut Deliar Noer, ­peraih gelar doktor pertama dalam bidang ilmu politik di Indonesia, Natsir menyambut kelahiran rezim baru dengan penuh harapan. ”Ia berharap penyelewengan pemerintahan Soekarno bisa diluruskan,” Deliar menulis dalam Membincangkan Tokoh-Tokoh Bangsa.

Natsir mengeluarkan pernyataan pers yang mendukung Orde Baru, atas permintaan Soedjono Hoemardani, asisten pribadi Soeharto. Permintaan itu disampaikan mantan Duta Besar Republik Indonesia di Roma, Mohammad Rasjid. Sebagai imbalannya, Soedjono berjanji memberikan keleluasaan kepada Natsir dalam melakukan gerakan politik. Ternyata itu janji kosong belaka.

Dibebaskan dari tahanan pada awal 1966, Natsir berniat menghidupkan kembali Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi), partai yang berdiri pada November 1945 dan dibubarkan oleh Soekarno 15 tahun kemudian.

Pada 15 Agustus 1966, apel akbar umat Islam digelar di Masjid Al-Azhar, Jakarta. Sekitar 50 ribu orang hadir, termasuk Sjafroeddin dan tokoh perge­rakan seperti Prawoto Mangkusasmito, Asaat, Mohammad Roem, dan Kasman Singodime­djo. Mereka menuntut pemerintah mengizinkan pendirian kembali Masyumi.

Soeharto menolak. Tumbuhnya kembali partai-partai lama dianggap akan memicu persoalan. Soeharto juga melarang tokoh ­Masyumi memimpin partai yang baru didirikan, yaitu Partai Muslimin Indonesia (Parmusi). Para tokoh pergerakan Islam awalnya berharap Natsir memimpin partai itu. Melihat situasi yang tak mungkin, Mohammad Roem dijadikan alternatif. Ternyata ini pun tak berhasil.

Walau terpilih menjadi ketua umum dalam Kongres I Parmusi di Malang, 4-7 November 1968, Roem dilarang tampil. Penguasa belakangan merestui H.M.S. Mintaredja yang akomodatif dengan pemerintah. Dialah yang kemudian mengubah ­Parmusi menjadi Muslimin Indonesia, lalu berfusi dengan PSII, Perti, dan Nahdlatul Ulama ke dalam Partai Persatuan Pembangunan pada 1973.

Menurut Yusril Ihza ­Mahendra, yang pernah bekerja seruang dengan Natsir di Lembaga Pusat Pengembangan Masyarakat, Cikini, Jakarta, sang tokoh tak kecewa dengan kegagalan menghidupkan kembali Masyumi. Belasan tahun kemudian, Natsir berkata kepada Yusril: ”Partai itu kan tergantung kita. Kalau merasa tidak perlu ada partai, nggak usah bikin partai.” Natsir pun keluar dari jalur politik: mendirikan Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia.

Toh, ia tetap banyak membantu rezim Soeharto. Pada 1971, misi Soeharto ke Jepang untuk memperoleh kredit gagal. Tak lama setelah itu, Natsir berkunjung ke Jepang. Ia bertemu dengan tokoh-tokoh Kaidanren, organisasi pengusaha negeri itu. Ia meyakinkan kelompok pengusaha itu agar tak mengabaikan Indonesia.

Para pengusaha itu menjelaskan bahwa Soeharto datang pada waktu yang salah. Mereka berharap kunjungan dilakukan setelah Undang-Undang Kredit selesai dibuat. Mereka juga telah menyampaikan hal itu sebelumnya kepada Departemen Luar Negeri Indonesia. Tapi Soeharto tetap pergi.

Takeo Fukuada, yang ketika itu menjadi Menteri Keuangan Jepang, mengatakan pada 1993, ”Beliaulah yang meyakinkan kami tentang perjuangan masa depan pemerintah Orde Baru di Indonesia.” Walhasil, Jepang mengucurkan pelbagai bantuan dan pinjaman guna menopang ekonomi Indonesia yang runtuh pada akhir rezim Orde Lama.

Pengaruh Natsir di negara-negara Timur Tengah juga banyak membantu rezim Orde Baru. Suatu hari pada 1970, Ekki Sya­chroeddin menemuinya. Aktivis Himpunan Mahasiswa Islam itu menyampaikan pesan Ali Moertopo, staf khusus Soeharto, agar Natsir menjajaki kredit dari negara-negara Arab. ”Saya katakan kepada Ekki, baik saya bersedia. Tak perlu dibiayai, sebab saya memang akan ke sana untuk ­kongres,” Natsir bercerita kepada Tempo pada 1971.

Natsir meminta syarat kepada Ekki: sebelum berangkat dipertemukan dengan Soeharto. ”Tidak usah lama, tiga menit saja,” katanya. ”Agar kalau berbicara di sana ada harganya. Sebab, saya orang partikelir.” Hingga mantan perdana menteri itu berangkat, pertemuan tak dilakukan. Tapi Natsir tetap memenuhi permintaan Ali Moertopo.

Ia mengirim surat kepada pemerintah Kuwait: ”Saya beberkan bahwa selama ini mereka menanam uang mereka ke Eropa, yang justru menguntungkan Yahudi. Mengapa mereka tidak juga mengirimkan uang mereka ke Indonesia?” Surat yang profokatif itu tak direspons.

Suatu malam Ali Moertopo datang ke rumah Natsir. Merasa gagal memenuhi keinginan pemerintah, Natsir minta maaf kepada tamunya. Tapi Moertopo berkata: ”Sudah berhasil. Pemerintah Kuwait setuju menanam modalnya di bidang perikanan laut.”

Tentu Natsir gerah dengan berbagai penyimpangan re­zim Soeharto. Pada 1980, ia menandatangani Petisi 50 bersama tokoh seperti Sjafroeddin, Kasman, Boerhanoeddin, Abdul Harris Nasution, Anwar Harjono, juga Ali Sadikin. Mereka mempersoalkan pidato Soeharto di Pekanbaru dan Cijantung. Hasilnya, mereka semua dilarang pergi ke luar negeri.

Larangan itu terus dikenakan­ kepada Natsir pada 1990, keti­ka­ Universiti Kebangsaan Malay­sia­ dan Universiti Sains Pulau Mi­nang mengundangnya untuk menerima gelar doktor kehormatan. Ia juga tetap dicekal di ujung usianya, ketika beberapa negara menawarinya berobat. Ia ­tutup usia di Rumah Sakit Cipto Ma­ngunkusumo, Jakarta, pada Sabtu tengah hari, 6 Februari 1993.

Anwar Ibrahim, mantan Wakil Perdana Menteri Malaysia, mengenang perjumpaan terakhirnya dengan Natsir di rumah sakit. ”Saya sedih melihat keadaan rumah sakit yang tidak layak untuk seorang pemikir besar Islam. Beliah layak mendapatkan layanan yang lebih baik,” kata Anwar.

Rezim Orde Baru yang banyak dibantu Natsir melupa­kan sang tokoh di akhir hayatnya.

Sumber : Laporan Utama Majalah Tempo Edisi 21/XXXVII/14 – 20 Juli 2008

Tangis Natsir untuk Mangunsarkoro : Catatam 102 Tahun Mohammad Natsir

Natsir dikenal sebagai pejuang politik Islam yang gigih. Dan dia penganjur terdepan pergaulan multikultural.

Dipa Nusantara Aidit, Ketua Comite Central Partai Komunis Indonesia, adalah musuh ideologis nomor satu Mohammad Natsir. Aidit memperjuangkan tegaknya komunisme di Indonesia. Natsir sebaliknya. Tokoh Masyumi itu menginginkan negara dijalankan di atas nilai-nilai Islami. Pertentangan ini membuat keduanya sering berdebat keras di ruang sidang Dewan Perwakilan Rakyat dan Konstituante. Tapi, di luar sidang, keduanya bersahabat.

Inilah sosok multikultural Natsir yang dikenang dengan bangga oleh orang-orang dekatnya. ”Dia tak punya handicap berhubung­an dengan golongan nonmuslim,” ujar Amien Rais. Setelah menyelesaikan studi doktoral di Universitas Chicago pada 1984, Amien yang bekas Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat ini sering menjadi teman ngobrol Natsir. ”Saya kira Pak Natsir banyak menyerap kearifan H.O.S. Tjokroaminoto,” ujar Amien.

Soal hubungan dengan Aidit, Natsir banyak bercerita kepada Yusril Izha Mahendra, Ketua Partai Bulan Bintang. Tatkala masih kuliah di Jakarta, Yusril amat dekat dengan Natsir. Menurut Yusril, Natsir sering tak bisa mengendalikan emosi ketika berdebat dengan Aidit di parlemen. ”Pak Natsir bilang, rasanya dia ingin menghajar kepala Aidit dengan kursi,” kata Yusril.

Tapi, hingga rapat selesai, tak ada kursi yang melayang ke kepala Aidit. Malah, begitu meninggalkan ruang sidang, Aidit membawakannya segelas kopi. Keduanya lalu ngerumpi tentang keluarga masing-masing. Itu terjadi berkali-kali. ”Kalau habis rapat tak ada tumpangan, Pak Natsir sering dibonceng sepeda oleh Aidit dari Pejambon,” Yusril menambahkan.

Keakraban penuh warna, bersahabat tapi berseberangan secara ideologis, terjadi sejak 1945 hingga zaman demokrasi liberal, 1950-1958. Pada masa itu parlemen menjadi tempat pertarungan ideologi yang tak habis-habisnya.

Natsir pun tidak cuma bertentangan dengan Aidit. Di seberang dia juga ada tokoh Katolik seperti I.J. Kasimo dan F.S. Hariyadi, tokoh Partai Katolik, serta J. Leimena dan A.M. Tambunan dari Partai Kristen Indonesia. Sementara Natsir membela ideologi Islam, Kasimo dan teman-teman berkeras mempertahankan Pancasila.

Toh, seperti pada Natsir dan Aidit, mereka tetap berkawan di luar ruang sidang. Ketika Natsir mengajukan Mosi Integral dalam sidang Parlemen Republik Indonesia Serikat pada 3 April 1950, justru tokoh-tokoh nonmuslim inilah yang tegak di belakangnya. Dalam pidato yang berapi-api, Natsir menegaskan pentingnya melebur kembali wilayah-wilayah Republik Indonesia Serikat ke dalam Negara Republik Indonesia.

Amien Rais berkisah, suatu ketika Natsir mengenang masa-masa dia menjadi perdana menteri. Natsir memberikan wejang­an tentang kepemimpinan. Katanya, seorang pemimpin harus seperti tukang kayu yang te­rampil: bisa memanfaatkan semua jenis kayu.

Barangkali itulah sebabnya, Natsir merangkul tokoh-tokoh Kristen dalam Kabinet Natsir (1950-1951). Hariyadi dia tunjuk menjadi Menteri Sosial. Herman Johannes—tokoh Kristen dari Partai Indonesia Raya—mendapat kepercayaan memimpin Departemen Pekerjaan Umum.

Sikap Natsir ini ternyata juga menjadi sikap para pemimpin Masyumi lain ketika itu. Contohnya Isa Ansari. Kiai ini sering mengajak Aidit dan Nyoto makan sate setelah berdebat. ”Kalau Aidit ke Sukabumi, dia menginap di rumah Kiai Ansari,” demikian advokat senior Adnan Buyung Nasution berkisah.

Pergaulan multikultural juga tampak pada Prawoto Mangkusaswito. Tokoh yang pernah menjadi Ketua Masyumi ini akrab dengan Kasimo. Bahkan Kasimo membelikan rumah untuk Prawoto di Yogyakarta.

Mohammad Roem lain lagi ceritanya. Ini menurut penuturan Joesoef Isak, mantan wartawan harian Merdeka. Pada masa Orde Baru, Roem sering bertemu Oei Tjoe Tat, tokoh Tionghoa dan bekas menteri Kabinet Dwikora. Kebetulan rumah mereka berdekatan di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Yang satu di Jalan Blora, satunya lagi di Teuku Umar. Padahal pada zaman Demokrasi Terpimpin keduanya berseberangan. Oei aktif di Partai Indonesia, yang dianggap ber­afiliasi dengan PKI.

Suatu ketika keduanya berpapasan. Oei menegur Roem: ”Roem, kok bisa ya kita ini berhadapan dalam politik? Padahal kita toh enggak ada apa-apa.” Tak ada orang lain di dekat mereka saat itu, tapi Roem menjawab dengan berbisik: ”Oei, kita kan sama dididik Belanda. Jadi, kita harus menghargai orang lain. Perbedaan pendapat itu biasa.”

Setelah menyingkir dari dunia politik, Natsir mulai aktif di Dewan Dakwah pada 1967. Namun hubungan baiknya dengan kawan ”tak sehati” pada zaman Demokrasi Liberal tak putus. Sitti Mucliesah, anak perempuan pertama Natsir, bercerita, Aba—demikian mereka memanggil ayahnya—masih sering mengirimkan bunga untuk Kasimo dan Leimena pada setiap Tahun Baru.

”Pak T.B. Simatupang bahkan sering datang ke rumah untuk berdiskusi dengan Aba,” cerita Sitti. Perkawanan terjalin antarkeluarga. ”Kami dan anak-anak Pak Leimena sampai sekarang masih berhubungan baik,” ujarnya. Aba, menurut Sitti, tak pernah melarang mereka berteman dengan orang nonmuslim.

Pada 1978 tokoh-tokoh yang prihatin terhadap Orde Baru membentuk Lembaga Kesadaran Berkonstitusi. Ketuanya Abdul Haris Nasution, penasihatnya Mohammad Hatta. Natsir ikut bergabung, bersama Kasimo, meski kala itu dia masih aktif di Dewan Dakwah. Banyak anggota Lembaga Kesadaran Berkonstitusi ini kemudian ikut meneken Petisi 50 pada 5 Mei 1980, termasuk Natsir.

”Saya banyak belajar dari dia tentang menghargai orang yang berbeda pendapat,” kata Chris Siner Key Timu, tokoh Katolik yang ikut menandatangani Petisi 50. Dia mengenal Natsir sejak di Lembaga Kesadaran, namun baru berhubungan dekat setelah sama-sama nyemplung di Petisi 50.

Suatu ketika, tidak sengaja­ Chris bertemu Natsir di kantor­ Lembaga Bantuan Hukum Jakarta. Natsir datang untuk ber­konsultasi tentang pencekalan atas dirinya. Bersama penanda tangan Petisi yang lain, dia dilarang bepergian ke luar negeri. Chris datang membicarakan kemungkinan menuntut pemerintah, yang telah ”memaksa” Universitas Atma Jaya Jakarta memecatnya. ”Ketika mau pulang, Pak Natsir menawari saya ikut mobilnya,” ujar Chris.

Mereka tidak searah. Jadi, ketika tiba di depan kantor Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Jalam Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Chris minta diturunkan. Rencananya, dia akan melanjutkan perjalanan dengan bus ke Semanggi. Tapi Natsir marah dan berkeras mengantar hingga Semanggi. ”Padahal saya ini siapalah?” Chris mengenang.

Tapi itulah Natsir, solidaritas dan semangat setia kawannya tinggi. Kepada majalah ­Editor, dalam sebuah wawancara khusus pada 1988, dia menjelaskan sikapnya yang mengherankan kawan tapi membuat segan lawan. ”Untuk kepentingan bangsa,” ujarnya, ”para politikus tidak bicara kami dan kamu, tetapi kita.”

Sikap itu dia buktikan manakala Ki Sarmidi Mangunsarkoro, salah seorang pimpinan Partai Nasional Indonesia (PNI), meninggal. Natsir melayat dan menangis. Tentu saja ini mengagetkan semua orang. Soalnya, PNI pernah berseberangan dengan Masyumi. Akibat mosi yang diajukan Ketua PNI ketika itu, Hadikusumo, Natsir ­membubarkan kabinetnya yang baru ­berumur setahun pada 12 Maret 1951. Peristiwa penting ini diabadikan Abadi, majalah Masyumi. Majalah itu menulis berita utama dengan judul: ”Air Mata Natsir Mengalir di Rumah Mangunsarkoro”.

Sumber : Laporan Utama Majalah Tempo Edisi 21/XXXVII/14 – 20 Juli 2008

Mengenang Tokoh Diplomasi RI Mr. Mohammad Roem (Bagian I)

Mohammad Roem menjabat Menteri Luar Negeri Indonesia dalam kabinet Natsir. Ia tidak pernah menyimpan dendam kepada Soekarno yang telah memenjarakannya di Madiun. Ia memang menyebut Soekarno oligarkis dan feodal.

Hal itu terungkap dalam pembukaan Annual Lecture bertajuk ”Mengenang Tokoh Diplomasi Mohammad Roem”, Selasa (16/6) di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta.

Menteri Luar Negeri Hassan Wirajuda mengatakan, dalam pertemuannya dengan Mohammad Roem, Hassan sempat menanyakan apakah Roem sakit hati saat dipenjarakan Soekarno. Jawaban Roem kala itu, dalam politik, menang atau kalah merupakan hal biasa. Perbedaan tajam tidak pernah menghalangi hubungan baik antarpribadi.

Sebagai diplomat, kala itu, Mohammad Roem memang tidak semenonjol Sutan Sjahrir. Ia bukanlah pemikir seperti Sjahrir. Namun, perannya dalam kemerdekaan Indonesia tidak kecil.

Perjanjian antara Pemerintah Indonesia dan Belanda yang kemudian dikenal dengan Perjanjian Roem-Roijen adalah sebagian kecil dari kiprahnya di dunia diplomasi. Perjanjian tersebut menjadi tapak penting bagi lahirnya perjanjian Meja Bundar di Den Haag, Belanda. Perjanjian tersebut telah mengantarkan lahirnya pengakuan Belanda atas kemerdekaan Indonesia.

Upaya kerasnya dalam berdiplomasi mengantarkan Indonesia dalam ruang kemerdekaan. Meski pada satu masa Soekarno memenjarakannya, tidak pernah sedetik pun ia menyimpan dendam kepada proklamator itu. Ia berani mengambil risiko dan tetap berjiwa besar, ciri yang selayaknya dimiliki para pemimpin Indonesia saat ini jika mereka ingin menjadi negarawan. (B Josie Susilo)

Komentar Pak Rushdy Hoesein Tentang Mohammad Roem (dari milis Historia-Indonesia)

Roem memang tidak mendendam, tapi dia tidak pernah melupakan peristiwa ketika Roem dan teman-temanya (termasuk Sjahrir, Natsir, Sjafrudin dan lain-lain) tahun 1962 dipenjarakan Soekarno di Madiun. Tidak terlepas dari itu, masih selalu muncul pertanyaan, kenapa mereka tidak diadili.

Soal Diplomasi, mungkin benar Roem tidak sekaliber Sjahrir, tapi dia tidak berada dibawah Sjahrir. Roem orang hebat karena diplomat tulen. Karirnya dimulai sejak diangkat sebagai ketua KNI daerah Jakarta Serptember 1945, dia bersama Soewirjo berunding dengan Kempetai agar pemerintah pendudukan mengizinkan dilanjutkannya “Rapat Raksasa Ikada 19 September 1945″. Dan Jepang terpaksa menyetujuinya karena olehnya dijelaskan hanya Soekarno yang bisa membubarkan rakyat yang sudah berkumpul sejak subuh di lapang Ikada yang sebanyak 200.000 orang itu.

Dirinya pernah ditembak Belanda di rumahnya di Kwitang sehingga cacat sampai akhir hayatnya. Dirinya terpilih menjadi Menteri dalam kabinet Sjahrir ke III tahun 1946 dan diangkat menjadi delegasi Indonesia dalam perundingan Linggajati. Dalam perundingan sebagaimana tertulis dalam notulen, dirinya ikut berdebat secara sengit. Pasal-pasal yang menyangkut hukum tatanegara bersama Soesanto Tirtoprodjo dan Amir Sjarifudin secara cermat diperhatikan agar jangan lolos menguntungkan Belanda. Namun demikian sungguh berat baginya karena harus membela Linggajati dari serangan partainya sendiri, Masyumi yang anti Linggarjati.

Dirinyalah satu-satunya anggota delegasi yang langsung protes karena pada tanggal 12 November 1946 malam dalam kunjungan delegasi Belanda yang dipimpin Prof. Schermerhorn guna menghadap Soekarno, tiba-tiba Soekarno menyetujui naskah Linggarjati padahal masih perlu dirundingkan lebih lanjut. Roem juga terpilh sebagai diplomat dalam perundingan Renville, pernyataan bersama (bukan perundingan) antara Mohammad Roem dan Van Roijen serta Roem adalah anggota delegasi utama yang dipimpin Hatta dalam Konperensi Meja Bundar. Setelah itu Roem adalah ketua Komite pembentukan pemerintahan RIS dan yang paling bergengsi, sesuai hasil KMB, Roemlah yang diangkat sebagai Komisaris Agung pertama di Den Haag Belanda.

Dalam zaman Soeharto, mungkin yang tidak juga dilupakannya adalah saat musyawarah Parmusi di Malang tahun 1968, dimana pemerintah Orde Baru tidak sudi kalau Partai itu dipimpin Roem dan SekJen Lukman Harun. Perjalanan sejarah akhirnya menempatkan tokoh diplomat tua ini benar-benar istirahat di bidang politik sampai akhir hayatnya. Beliau wafat tanggal 24 September 1983 dalam usia 75 tahun.

Dirinya adalah salah seorang murid dari H.Agus Salim. Sebagai jebolan Jong Islammieten Bond, sumpah setianya pada Partai Masjumi tanpa akhir.

Sumber :

Hidayatulah Edisi 12/XV 2003 – Sejarah

Kesederhanaan Seorang Mohammad Natsir (3)

Sejak muda api Islam telah membakar seluruh semangat hidupnya.

Dengan tegas Natsir berkata, “Pilihlah salah satu dari dua jalan: Islam atau Atheis!” Ketika di parlemen Indonesia di masa kemerdekaan, Natsir mengulangi sikap tegasnya ini tanpa sedikit pun malu atau risih, berbeda jauh dengan tokoh-tokoh Islam di masa kini yang sedapat mungkin berusaha menghindari pengucapan kata “Islam” atau bahkan ada yang sampai hati menyatakan jika perjuangan politik Islam sudah ketinggalan zaman dan bagian masa lalu.

Walau tengah duduk di pusat pemerintahan, sikap M. Natsir tidak pernah berubah: sangat tegas jika menyangkut akidah, namun lembut dalam hal hubungan sesama manusia. Terhadap para misionaris Kristen yang di masanya sangat gencar dan terang-terangan ingin memurtadkan umat Islam, Natsir dengan berani menentangnya. Juga ketika Soekarno dan para yes-man di sekitarnya menyatakan jika kemerdekaan Indonesia disebabkan oleh semangat nasionalisme, Natsir menolak keras dan menandaskan jika Islam-lah titik-tolak, penyebab, dari kemerdekaan dan kedaulaan Indonesia.

Sejarawan Islam Ahmad Mansyur Suryanegara menyatakan, “Rakyat Indonesia melawan penjajah dengan semangat jihad, teriakan mereka “Allahu Akbar!”, bukan yang lain.”

Ketika Soekarno sudah bersekutu dengan PKI, Natsir tanpa ragu melawannya walau itu berarti keselamatan jiwa dan karir politiknya terancam, Natsir sama sekali tidak perduli. Hidup bagi Natsir, dan ini harusnya juga bagi umat Islam lainnya, adalah berjuang di jalan dakwah untuk meninggikan kalimat Allah SWT, apa pun resikonya.

Dalam hal ini, lawan-lawan politik Natsir dan kaum Islamophobia sering mengungkit keikutsertaan Natsir dalam PRRI yang melawan kekuasaan Soekarno. Terkait hal tersebut, di masa tuanya, Natsir pernah menuturkan, ”PRRI itu gerakan perlawanan terhadap Soekarno yang sudah sangat dipengaruhi PKI. Melihatnya tentu harus dari perspektif masa itu. Ini masalah zaman saya. Biarkanlah itu berlalu menjadi sejarah bahwa kami tidak pernah mendiamkan sebuah kezaliman.”

Di arena Sidang, Natsir mampu berdebat dengan amat keras dengan lawan-lawan politiknya, tapi setelah itu mereka bisa makan-minum semeja di kantin dan mengobrol dengan akrab.

“Saya sebagai tokoh Masyumi biasa minum teh bersama-sama tokoh-tokoh PKI,” akunya. “Jadi kita memusatkan diri kepada masalah, bukan kepada person”, tambah Natsir. Bahkan menurutnya beberapa masalah penting bisa diselesaikan melalui pertemuan informal seperti itu.

Islam Sebagai Pedoman Pribadi dan Negara

Dalam berbagai ceramah, Natsir berkata, “Islam tidak terbatas pada aktivitas ritual muslim yang sempit, tapi pedoman hidup bagi individu, masyarakat dan negara. Islam menentang kezaliman manusia terhadap saudaranya. karena itu, kaum muslimin harus berjihad untuk mendapatkan kemerdekaan. Islam menyetujui prinsip-prinsip negara yang benar.

Karena itu, kaum muslimin harus mengelola negara yang merdeka berdasarkan nilai-nilai Islam. Tujuan ini tidak terwujud jika kaum muslimin tidak punya keberanian berjihad untuk mendapatkan kemerdekaan, sesuai dengan nilai-nilai yang diserukan Islam. Mereka juga harus serius membentuk kader dari kalangan pemuda muslim yang terpelajar.”

Seorang M. Natsir sangat menekankan pendidikan yang benar terhadap umat Islam, agar umat Islam memiliki akidah yang benar, bersih, dan lurus, yang bertauhid, yang hanya menyerahkan wala’ atau loyalitasnya kepada Allah SWT dan Rasul-Nya, hanya kepada kitab suci Al-Qur’an dan Hadits, bukan kepada yang lain. Jika para pemuda Islam telah memiliki akidah yang lurus seperti itu, tauhid yang murni, maka perjuangan mereka juga akan lurus dan bersih, tidak mencla-mencle, tidak plintat-plintut, tidak mengutak-atik syariat yang ada demi kepentingan duniawi sesaat. Itu tergambar dalam buku yang ia tulis yaitu : Fiqh Da’wah.

Dalam pidatonya di depan Sidang Majlis Konstituante, 13 November 1957, M. Natsir berkata, ”Seorang sekularis tidak mengakui adanya wahyu sebagai salah satu sumber kepercayaan dan pengetahuan. Ia menganggap bahwa kepercayaan dan nilai-nilai itu ditimbulkan oleh sejarah atau pun oleh bekas-bekas kehewanan manusia semata-mata dan dipusatkan kepada kebahagiaan manusia dalam kehidupan sekarang ini belaka… Jika dibandingkan dengan sekularisme yang sebaik-baiknya pun, maka adalah agama masih lebih dalam dan lebih dapat diterima oleh akal. Setinggi-tinggi tujuan hidup bagi masyarakat dan perseorangan yang dapat diberikan oleh sekularisme, tidak melebihi konsep dari apa yang disebut humanity (perikemanusiaan). Yang menjadi soal adalah pertanyaan, ”Dimana sumber perikemanusiaan itu?” Natsir menjawabnya sendiri, “Islam-lah sumber segala kehidupan dan keteraturan di dunia ini.”

Apa yang ditegaskan Natsir dahulu, di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sekarang ini sama sekali tidak diperhatikan oleh mereka yang mengklaim sebagai “tokoh-tokoh Islam”, baik yang duduk di parlemen, di partai politik, maupun di kabinet. Malah sebagian tokoh-tokoh itu malah mulai teracuni oleh pemikiran-pemikiran sekuler dengan menempatkan pluralitas—dengan konsekuensi juga paham pluralismenya—berada di atas dan menempatkan perintah Allah SWT di bawahnya.

Bahkan untuk membohongi suara hati nuraninya sendiri, untuk menipu fitrah kemanusiaannya sendiri, ada yang memakai dalil jika Islam adalah “Rahmatan lil’alamin”. Maka tanpa malu sedikit pun mereka mulai memberikan loyalitasnya kepada kaum kufar, seolah mereka tidak pernah mendapat materi pengajian Wala wal Barra.

Padahal tidak pernah sekali pun Rasulullah SAW memberikan loyalitasnya kepada kaum kuffar. Keluarga merupakan bentuk paling kecil dari pemerintahan, bukankah Islam mengatakan bahwa pernikahan otomatis batal jika seorang perempuan Muslim ternyata menikah dengan lelaki kafir?. Demikian juga dalam kehidupan bernegara.

Sebab pangkalnya adalah masalah pembinaan atau pendidikan. Dalam wawancara dengan Jurnal Inovasi, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY, 1987), Natsir yang waktu itu telah berusia 79 tahun mengutarakan ada tiga unsur yaitu, masjid, pesantren, dan kampus, yang apabila dipertemukan, niscaya akan menjadi modal utama pembinaan umat maupun pembangunan bangsa dan negara, entah di bidang ekonomi, pendidikan, budaya dan sebagainya.

Sayangnya, sekarang ini tiga pilar kekuatan umat tersebut ditinggalkan dan digantikan dengan tiga pilar lainnya: hotel, hotel dan hotel. Sebab itu tidaklah mengherankan jika ada segelintir “tokoh Islam” yang tidak malu-malu lagi melarang umat Islam untuk menghadiri kajian ilmu di sebuah masjid di Jakarta, namun menggelar dangdutan di tempat lain.

Andai saja Natsir di zaman sekarang masih hidup dan melihat semua ini, maka bukan mustahil beliau akan berkata, “Ulangilah syahadat kalian!” Seperti yang biasa dikatakan oleh sahabat Natsir, Kasman Singodimedjo, ketika melihat ada yang tidak beres dalam tokoh-tokoh umat Islam.