Mengenang 102 Tahun Mohammad Natsir, Bapak Pergerakan Islam Modern

Belasan tahun berpulang, Natsir masih dikenang secara khusus dalam ingatan banyak orang. Berikut ini beberapa petikan pengalaman sejumlah tokoh yang mengenal Natsir secara pribadi.

Lukman Hakiem, 51 tahun
(Anggota Dewan Perwakilan Rakyat/bekas redaktur Media Dakwah)

Saya mengenal Natsir ketika saya menjadi Ketua Himpunan Mahasiswa Islam di Yogyakarta pada 1983. Saya sering berkunjung ke kantornya di Dewan Dakwah di Jakarta. Ada beberapa kejadian yang selalu muncul dalam kenangan saya manakala saya mendengar namanya.

Pernah dia memarahi saya habis-habisan. Ini terkait dengan tulisan saya di majalah Kiblat. Untuk menarik pembaca, kami membuat laporan mengenai Al-Quran. Di sampul majalah, kami menulis judul: ”Al-Quran Ditinjau Kembali”. Ketika itu Pak Natsir berusia 79 tahun.

Ditinjau di sini maksudnya dibaca kembali. Saya berusaha menelepon untuk menjelaskan secara langsung, tapi telepon diangkat orang lain. Lalu Pak Natsir menelepon saya dan mengatakan, ”Tidak ada bincang-bincang!” Telepon ditutup. Saya berpikir, ”Habis nih, saya.” Ternyata kemarahannya tak berlanjut.

Selanjutnya adalah perdebatan panas yang berakhir obrolan santai. Ini terjadi ketika saya bekerja di majalah Media Dakwah milik Dewan Dakwah. Suatu ketika, dia mengirimkan memo kepada pemimpin redaksi. Pak Natsir meminta majalah ini tidak memuat tulisan seseorang karena isinya dinilai bermasalah. Ini terjadi sekitar 1992.

Saya protes dan mendatangi rumahnya. ”Apa bedanya Anda dengan Soeharto yang melarang penulisan?” Pak Natsir balas mendebat hingga menunjuk-nunjuk saya. Ini berlangsung sekitar setengah jam. Terkadang dia memukul meja di ruang tamu.

Meski alot, saya sebagai bawahannya tidak diusir, apalagi dipecat. Kami sepakat tak ada titik temu. Lalu kami alihkan pembicaraan ke topik lain. Dan dia bisa mengobrol dengan relaks bahkan tertawa. Pak Natsir mengantar saya sampai ke teras ketika saya pamit.

Chris Siner Key Timu, 68 tahun
(Penanda tangan Petisi 50)

Saya kenal Mohammad Natsir sebagai pelaku sejarah, sebagai mantan perdana ­men­teri, pengusul Mosi Integral yang menyelamatkan terpecah­nya Indonesia. Kemudian ia menentang komunisme sehingga bentrok dengan Soekarno.

Sikap kritis terhadap pemerintah tetap ia perlihatkan di masa Orde Baru.

Kami bersama menandatangani Petisi 50 pada Mei 1980, yang isinya mempertanyakan pernyataan Presiden tentang asas tunggal. Pak Natsir selalu hadir dalam diskusi di rumah Ali Sadikin. Saya melihat dia gigih, tidak berjuang untuk kebanggaan dan kebesaran dirinya.

Hidupnya sederhana sekali. Hal itu ditularkan kepada kami yang muda-muda. Kalau berdebat amatlah santun. Tidak membalas kata-kata kasar. Saya tak pernah mendengar dia memaksakan pandangan, misalnya soal Islam. Dia mengirim bunga ke rumah saya kalau Natal, saya ke rumahnya setiap Lebaran di Jalan Cokroaminoto di Menteng, Jakarta Pusat.

Mohammad Chudori, 83 tahun
(Bekas wartawan Antara dan Jakarta Post)

Saya mulai berkunjung ke rumah Pak Natsir di Jalan Jawa 28, Jakarta Pusat, pada 1945. Waktu itu saya tinggal di Bogor dan menjadi salah satu pendiri Himpunan Mahasiswa Islam di sana. Rumahnya kecil, tapi penghuninya banyak sekali. Selain keluarga, ada sejumlah kerabat yang tinggal di sana. Saya menganggap rumah itu seperti rumah saya sendiri. Saya sering makan dan tidur di sana.

Sekitar 1948, saya menjadi letnan dua Tentara Keamanan ­Rak­yat dan melatih Laskar Hizbullah di Bogor. Setelah Sili­wangi­ hijrah ke Yogyakarta, Laskar masih menyimpan senjata. Waktu itu saya dihubungi utus­an Kartosoewirjo. Dia mengajak saya menjadi anggota Negara Islam Indonesia. Mereka ingin menguasai Laskar. Saya menjawab bahwa saya sudah dibaiat. Tapi utusan itu memaksa. Saya khawatir karena mendengar kabar ada kawan di Bandung ditembak karena menolak bergabung.

Saya pun menemui Pak Natsir. Dia dengan tenang menjawab, ”Hanya kamu yang bisa memutuskan mau bergabung dengan mereka atau tidak.” Saya akhirnya memutuskan tetap bersama Hizbullah dan Masyumi.

Herman Nicolas Ventje Sumual, 85 tahun
(Proklamator Permesta)

Saya pertama kali bertemu dan berkenal­an dengan Mohammad Natsir pada 1957 di Padang, Sumatera Barat. Ketika itu kami membicarakan rencana Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia. Selain kami, yang hadir ketika itu antara lain Sjafroeddin Prawiranegara, Burhanuddin Harahap, dan Sumitro Djojohadikusumo. Pertemuan ini berlangsung karena tidak ada kelanjutan dialog di Jakarta untuk menyatukan kembali dwitunggal Soekar­no-Hatta.

Dari persinggungan saya dengan Natsir, saya harus jujur mengatakan dia adalah sosok pemimpin bangsa.

Setelah itu, saya tidak banyak berhubungan dengan dia hingga kemudian kami bertemu kembali dengan status tahanan setelah Jakarta memberangus pergolakan. Kami ditempatkan di Rumah Tahanan Militer Jakarta. Saya ­ingat pada setiap akhir tahun masing-masing tahanan berpidato. Ketika gilirannya tiba, Natsir selalu mengucapkan: ”Mudah-mudahan ini pidato kita yang terakhir.”

Setelah peristiwa 30 September 1965, orang-orang Partai Komunis Indonesia bergabung bersama kami di tahanan. Setahun kemudian, 26 Juli, datanglah Adnan Buyung Nasution—yang ketika itu sebagai jaksa. Dia membawa surat dan mengumumkan kepada kami: ”Bapak-bapak mulai hari ini bebas.”

Amien Rais, 64 tahun
(Bekas Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat)

Pertama kali mengenal Natsir secara pribadi setelah 1980-an. Saya sering ke rumahnya di Menteng, ke Masjid Munawwarah di Kebon Kacang, kemudian Dewan Dakwah di Gang Kramat, Jakarta Pusat. Di rumahnya terpampang potongan ayat terakhir surat Al-Ankabut, yang menyerukan manusia berjuang ikhlas di jalan Allah. Saya kira ini yang men­jadi dorongan se­mangat dia ­berjuang.

Jauh sebelum kenal dekat, saya sudah akrab dengan namanya. Kebetulan ibu sa­ya pengagum Natsir. Suatu ke­tika Natsir datang ke Solo ada ra­pat Masyumi. Saya bangga sekali karena saya membacakan Al-Quran dalam acara tersebut. Ketika itu saya kelas VI sekolah rakyat. Toh, ibu saya sempat kecewa melihat Natsir memegang gelas dengan tangan kiri. Rupanya di mata Ibu, Natsir harus sem­purna.

Pada 1957, ketika saya kelas I sekolah menengah pertama, terjadi peristiwa Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia/Perjuangan Rakyat Semesta. Ibu mengatakan, kalau Natsir menang, kita pindah ke Padang. Terpengaruh Ibu, saya mulai kagum kepada Natsir. Saya makin kagum ketika membaca buku karangannya, Ca­pita Selecta. Ia me­nguasai ilmu aga­ma dan pengetahuan umum yang luas.

Sumber :
“beberapa kenangan”, Laporan Utama Majalah Tempo Edisi 21/XXXVII/14 – 20 Juli 2008

Aktivitas M Natsir di Petisi 50 menunjukkan beliau sang demokrat sejati : Catatan 102 Mohammad Natsir

Suara kritis Natsir tak lekang oleh usia tua. Aktivitasnya di Petisi 50 menunjukkan ia demokrat sejati.

UDARA sejuk Turki di akhir April 1980 tak sanggup mendi­nginkan pikiran Mohammad Natsir. Presiden Liga Musim Sedunia yang sedang memimpin sidang membahas konflik etnis Yunani dan Turki di Siprus ini mendadak jatuh sakit. Dokter tak menemukan gejala mencurigakan di tubuh laki-laki 72 tahun itu.

Rupanya Natsir memikirkan politik di dalam negeri. ”Pikiran saya terganggu oleh pidato Soeharto,” kata Natsir setiba di Jakarta, seperti diceritakan Andi Mappatehang Fatwa kepada Tempo akhir Juni lalu.

Pidato yang merisaukan Natsir adalah ceramah tambahan Pre­siden Soeharto tanpa teks di muka Rapat Pimpinan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia di Pekanbaru, Riau, 27 Maret 1980. Soe­harto berbicara tentang asas tung­gal Pancasila yang, menurut dia, di masa lalu dirongrong oleh ideologi-ideologi lain dan partai politik.

Soeharto meminta ABRI mendukung Golkar dalam pemilihan umum. Tahun 1980 adalah puncak perseteruan dua faksi di tubuh ABRI. Satu kelompok—yang menikmati kekuasaan dengan memangku pelbagai jabatan publik—mendukung Soeharto, kelompok lain menentang gagasan ini dan menginginkan ABRI netral.

Tiga pekan kemudian, 16 April 1980, Soeharto menegaskan kembali seruannya di Markas ABRI Cijantung, Jakarta Timur. Ucapan Soeharto yang terkenal: ”Lebih baik kami culik satu dari dua pertiga anggota MPR yang akan melakukan perubahan Undang-Undang Dasar 1945 agar tidak terjadi kuorum.” Satu kalimat lain yang menunjukkan sikapnya sebagai otokrat: ”Yang mengkritik saya berarti mengkritik Pancasila.”

Selain itu, sekelompok jenderal purnawirawan gundah. Bekas pemimpin ABRI yang tergabung dalam Forum Studi dan Komunikasi Angkatan Darat lalu berkumpul di gedung Grahadi di kawasan Semanggi. Mereka mengundang tokoh dan aktivis sipil untuk membahas pidato itu. A.M. Fatwa ikut hadir. Ketika itu dia pegawai kantor pemerintah daerah Jakarta yang dipecat karena sering berdakwah mengkritik pemerintah.

Pertemuan 5 Mei 1980 itu menyimpulkan: Soeharto perlu di­tanya soal isi pidatonya. A.M. Fatwa bersama aktivis muda lain lalu bergerilya mengumpulkan tanda tangan sejumlah tokoh untuk mendukung enam butir ”Pernyataan Keprihatinan”. Yang menyusun adalah Slamet Bratana­-ta, Menteri Pertambangan kabinet pertama Orde Baru.

Pucuk dicita ulam tiba, Natsir langsung teken ketika disodori pernyataan itu. Fatwa berhasil mengumpulkan 50 tanda tangan tokoh tentara, polisi, anggota parlemen, dosen, birokrat, bekas pejabat, pengusaha, dan aktivis. Supaya konstitusional, yang bertanya kepada Soeharto semestinya Dewan Perwakilan Rakyat. Media massa waktu itu dilarang menyiarkan suara kelompok oposisi. Maka berduyunlah 30 dari 50 orang penanda tangan itu ke Senayan, 13 Mei 1980.

Natsir didaulat menyampaikan maksud mereka menyambangi Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daryatmo. Chris Siner Key Timu, bekas Pembantu Rektor III Universitas Atma Jaya, Jakarta, mengisahkan kembali pidato mantan perdana menteri Natsir yang dianggapnya sangat bijak. ”Bagi seorang presiden, pidato lisan atau tertulis sama nilainya di mata masyarakat. Kami ingin bertanya apa maksud pidato itu.”

Pernyataan itu menuai reaksi keras pemerintah. Soeharto menjawabnya lewat surat ke Dewan tanggal 1 Juni. Ali Moertopo, Komandan Pemulihan Keamanan dan Ketertiban, menganggap pernyataan itu menyinggung pemerintah karena menyi­ratkan usul pergantian pemimpin nasional.

Dari Ali Moertopo jugalah nama ”Petisi 50” berasal. Padahal para tokoh yang prihatin itu membuat pernyataan atas nama Lembaga Kesadaran Berkonstitusi—sebuah forum yang didirikan pada 1978 oleh A.H. Nasution dan Muhammad Hatta. Barangkali karena lebih singkat dan gampang diingat, nama Petisi 50 lebih dikenal publik sampai sekarang.

Petisi 50 dianggap ”musuh utama” pemerintah Soeharto. Para tokohnya menjalani hidup yang sulit. Bisnis keluarga mereka kocar-kacir karena tak bisa mendapatkan kredit bank. Bahkan beredar kabar Soeharto ingin mengirim mereka ke Pulau Buru—pulau di Maluku yang menjadi gulag tahanan politik pengikut Partai Komunis Indonesia. Namun rencana itu konon digagalkan Jenderal M. Jusuf, Panglima ABRI yang menentang tentara berpolitik. ”Sewaktu dimintai konfirmasi, Pak Jusuf tak menyangkal,” kata Chris Siner, laki-laki asal Flores kelahiran 1939.

Karena dianggap menyeret-nyeret Natsir dalam Petisi, A.M. Fatwa dikecam aktivis Himpunan Mahasiswa Islam dan pengikut Masyumi—partai Natsir yang dibubarkan Soekarno. ”Aktivis HMI sudah banyak yang menjadi pejabat. Mereka merasa terancam dengan Petisi itu,” kata Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat yang kini 69 tahun itu.

Penanda tangan Petisi 50 juga terkena cekal. Natsir, pemimpin sejumlah organisasi muslim dunia, batal menghadiri pelbagai konferensi di negara-negara lain. Ia sudah biasa dengan perlakuan buruk pemerintah. Ia pernah bentrok dengan Soekarno soal ga­gasan Nasakom. Sewaktu pengumuman cekal pemerintah Soeharto diumumkan, Natsir hanya berujar, ”Mungkin karena sudah tua, mereka takut saya nyasar.”

Sikap Natsir yang sebenarnya ia tuliskan dalam buku Indonesia di Persimpangan Jalan (1984). Tindakan itu, tulisnya: suatu kebiasaan yang kita temui dalam sistem diktator atau feodal abad pertengahan. Itu puncak kegusaran Natsir yang dikenal lemah lembut. Semua orang dekatnya bersaksi Natsir tak pernah menggunjing atau memaki orang lain.

Meski dicekal dan rumah-rumah mereka diawasi intel, anggota Petisi 50 tak surut. Mereka rutin bertemu setiap Selasa sore di rumah Ali Sadikin, bekas Gubernur Jakarta yang menjadi motor kelompok ini. ”Meski tak rutin, Pak Natsir sering datang,” kata Fatwa. ”Dia juga menjadi donatur Petisi.”

Pertemuan rutin itu berlangsung lebih dari 20 tahun. Setiap Selasa mereka berdiskusi dan bertukar gagasan tentang soal-soal kenegaraan atau membahas situasi politik. Setiap 17 Agustus pada peringatan kemerdekaan, Petisi mengeluarkan maklumat atau memorandum yang isinya mengkritik kebijakan-kebijakan ekonomi-politik Orde Baru.

Petisi, menurut Chris, menjadi tempat pertemuan kembali para tokoh pendiri bangsa. Padahal sekali waktu Ali Sadikin pernah marah besar kepada Natsir karena menentang kebijakannya melegalkan judi dan melokalisasi pelacur di Kramat Tunggak. ”Kalau Pak Natsir ke luar rumah harus pakai helikopter, karena jalan Jakarta saya bangun dari uang judi,” ujar Ali Sadikin. Natsir tak bereaksi.

Chris dan Fatwa mengenang, Natsir adalah seorang demokrat sampai ke tulang sumsum. Suatu kali dalam diskusi, Sjafroeddin Prawiranegara berkata, dalam de­mokrasi, paham komunis se­kalipun tak bisa dilarang. Reaksi Natsir, diceritakan Chris Siner, ”Kalau komunisme tidak baik, kita hadang paham itu lewat pemilu.”

Meski ia ulama zuhud, pendiri partai Islam terbesar pada 1950, Chris tak pernah mendengar Natsir mendesakkan pandangannya tentang Islam. Sekali Natsir berkata kepada Chris yang Katolik, ”Bagi saya nilai-nilai Islam itu inspirasi. Akan saya perjuangkan nilai-nilai itu secara demokratis.”

Satu warisan Natsir yang terkenal, yang lahir manakala diskusi Petisi 50 berlangsung panas dan runcing: kita sepakat untuk tidak sepakat.

Sumber :

“Berpetisi tanpa caci maki” , Laporan Utama Majalah Tempo Edisi 21/XXXVII/14 – 20 Juli 2008

Persentuhan Lebaran Natsir dan Soeharto : Catatan 102 Tahun Mohammad Natsir

Hubungan Natsir dan Soeharto tergolong dingin. Tapi kedua putri tokoh itu sering saling berkirim penganan.

Suatu Lebaran di awal 1970-an. Tiga tokoh kemerdekaan itu berangkat dengan mobil beriring­an: Mohammad Natsir, Sjafroeddin Prawiranegara, dan Burhanuddin Harahap. Bertolak dari rumah Natsir di Jalan H O.S. Cokroaminoto Nomor 46, Jakarta Pusat, mereka menuju kediaman pribadi Presiden Soeharto di Jalan Cendana Nomor 8.

Natsir ditemani Muhammad Yunan Nasution, sekretaris jenderal terakhir Partai Majlis Syu­ra’ Muslimin Indonesia (Masyumi). ”Aba naik mobil sedan Holden Australia dengan sopir,” kata Ahmad Fauzie Natsir, anak bungsu Natsir yang ketika itu 20-an tahun. Ia mengingat atap mobil ayahnya berwarna krem, sisi badannya hijau.

Tiba di Cendana, rombongan para mantan perdana menteri itu disambut Soeharto. Sang tuan rumah lalu mempersilakan mereka menikmati hidangan hari raya di ruang dalam. Ketika itu Soeharto baru dua tahun ­menjadi presiden, menggantikan Soekarno.

Natsir, yang sebelumnya pernah menjadi perdana menteri dan Menteri Penerangan, lantas menyeruput minuman yang tersedia sembari menunggu. Namun, acara ngobrol-ngobrol, yang sebenarnya diharapkan untuk menjalin komunikasi informal dengan sang penguasa baru, tak kunjung tiba. Sang tuan rumah tak juga duduk menemani tamunya. Rombongan pun memilih pamit. ”Datang, salaman, lalu pulang,” tutur Natsir kepada Ramlan Mardjoned, asisten pribadinya, suatu ketika.

Kejadian ini, menurut Ramlan, berulang hingga tiga hari raya berikutnya. Pada kesempatan keempat, Natsir dan para tokoh Partai Masyumi itu tak lagi menyambangi Jalan Cendana. ”Sempat juga terdengar, ada orang Sekretariat Negara yang menanyakan mengapa para tokoh ini tak lagi datang ke Cendana,” kata Ramlan.

”Persentuhan Lebaran” Natsir dan Soeharto ini dikenang oleh orang-orang di sekitar keduanya sebagai momen terdekat hingga mereka meninggal puluhan tahun kemudian. ”Memang interaksi keduanya tidak banyak,” kata Yusril Ihza Mahendra, yang pernah menjadi penulis naskah pidato Soeharto sekaligus anak buah Natsir.

Saat bekerja di Sekretariat Negara, Yusril mengaku sempat mendengar seseorang mengadu kepada Soeharto bahwa ia dekat dengan Natsir. Soeharto tidak mendepak Yusril karena kedekat­an ini. ”Yusril masih muda,” ujar Soeharto memberi alasan mempertahankan Yusril. Kisah ini didengar Yusril dari mulut Moer­diono, Menteri-Sekretaris Negara saat itu.

Amien Rais berkisah tentang sisi ”bermusuhan” Soeharto dan Natsir. Selama Soeharto berkuasa, tak sekali pun Natsir diundang untuk menghadiri acara kenegaraan, misalnya saat peringatan 17 Agustus. Ini berbeda dengan Soekarno, yang bersebe­rangan dengan Natsir soal komunisme tapi tetap mengun­dangnya ketika peringatan proklamasi. ”Bung Karno mau menyalami dan menanyakan kabar Pak Natsir,” kata mantan Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat itu.

Suatu hari pada Juli 1981, Haji Abdul Malik Karim Amrullah atau lebih dikenal dengan panggilan Buya Hamka meninggal dunia. Natsir dan Soeharto kebetulan bertemu di rumah duka. Keduanya tak bersalaman atau bertegur sapa. Menurut Ramlan, setelah berdoa di dekat jenazah Hamka, Soeharto beranjak ke sisi lain ruangan yang telah disediakan. ”Padahal,” kata Ramlan, ”saat itu Pak Natsir ada di dekat jenazah.”

Kejadian yang sama berulang saat melayat ibu Azwar Anas, Menteri Perhubungan pada masa Soeharto, yang wafat sekitar tahun 1990. Natsir masih berkerabat dengan Azwar lewat tali perkawinan. Presiden Soehar­to dan­ sejumlah menteri tiba lebih dulu. Ketika Natsir datang, Menteri Negara Riset dan Teknologi B.J. Habibie yang dikenal sebagai anak emas Soeharto bergegas menyambut Natsir dan memperkenalkan diri.

Namun kehangatan hanya muncul di luar rumah duka. Soeharto sama sekali tak menyapa Natsir. Para menteri pun ”mengikuti petunjuk” bosnya: bersikap dingin kepada Natsir. Hanya satu kalimat diucapkan Soeharto kepada tokoh kemerdekaan itu: ”Silakan jadi imam, Pak.” Menurut Sitti Muchliesah, anak sulung Natsir, itu diucapkan ketika salat jenazah hendak digelar.

Menurut Fauzie, dokumentasi momen unik ketika Natsir menjadi imam Soeharto itu tak pernah muncul di media massa. Ia mengaku sempat meminta salin­an foto kepada beberapa pihak, termasuk Azwar Anas, ternyata gagal. Foto-foto bersejarah itu disita protokoler Istana agar tidak dipublikasikan.

Meski hubungan Natsir dan Soeharto terlihat jauh dari hangat, interaksi anak sulung kedua tokoh ini malah sebaliknya. Sitti Muchliesah atau biasa disapa Lies sempat ikut pengajian di rumah Siti Hardijanti Rukmana pada 1980-an. ”Lebih dari setahun,” katanya.

Suatu ketika pengajian sedang berlangsung. Soeharto datang ke rumah putri sulungnya itu. Tutut memperkenalkan Lies kepada ayahnya, juga kepada semua tamunya. Pada hari Lebaran, Tutut mengirimi Lies kue kering. Lies membalasnya dengan rendang paru kering. ”Kabarnya tidak ada orang lain boleh ikut makan paru yang saya kirim,” Lies mengenang sambil tersenyum.

Lies juga ikut berperan ketika Bambang Trihatmodjo, anak kedua Soeharto, menikahi Halimah Agustina Kamil pada Oktober 1981. Lies ketika itu menjadi anggota Yayasan Pembina Pembangunan Sumatera Barat di Jakarta—belakangan berganti na­ma menjadi Yayasan Bunda, yang kerap menangani pesta pernikahan ala Minang.

Sesuai dengan adat Minang, Lies menyiapkan satu setel baju pengantin warna biru untuk Bambang. Ia juga menyediakan topi khas berbentuk tanduk kerbau. ”Halimah membelinya dari saya,” kata Lies. ”Harganya sekitar Rp 250 ribu.” Panitia pernikahan dibagi menjadi dua kelompok dan Lies kebagian membantu pengantin pria.

Beberapa saat sebelum keberangkatan rombongan pria ke rumah mempelai perempuan, Lies sempat melihat Soeharto meminta seorang anggota panitia membenahi sarung ala Minang yang dikenakannya. Lipatan sarungnya yang khas agak berubah. Lies masih ingat, ”Ada juga yang ketar-ketir ketika itu, anak Natsir kok bisa masuk Cendana?”

Sumber :

Baju Pengantin Buat Bambang, Laporan Utama Majalah Tempo Edisi 21/XXXVII/14 – 20 Juli 2008

Surat Natsir untuk Tengku Abdul Rahman : Catatan 102 Tahun Mohammad Natsir

Dari dalam tahanan, Natsir mendorong pemulihan hubungan Indonesia-Malaysia. Orde Baru tak membalas jasa itu.

SUDAH empat tahun lebih Mohammad Natsir menghuni Wisma Keagungan, rumah tahanan di daerah Kota, Jakarta Pusat. Rezim Orde Lama mengerangkengnya karena dianggap ”melawan arus” dengan mendirikan Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia pada 1958. Sebelumnya ia dua tahun menjadi tahanan di Batu, Jawa Timur.

Soekarno memberaikan rekan pergerakan Natsir: Sjafroeddin Prawiranegara dibuang ke Kedu dan Burhanuddin Harahap ke Pati. Sumitro Djojohadikusumo lebih dulu lari ke luar negeri. Di Wisma Keagungan, Natsir bergabung dengan Sutan Sjahrir dari Partai Sosialis, yang juga dipenjarakan Orde Lama.

Natsir masih dalam jeruji penjara ketika kekuasaan Soekarno tenggelam. Pada masa transisi, Pejabat Presiden Soeharto mengirim utusan: Sofjar, seorang perwira Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Kostrad), yang kelak pensiun sebagai brigadir jenderal. Soeharto ketika itu masih menjabat Panglima Komando Cadangan. ”Orang suruhan itu ipar dari keponakan saya, yang bekerja di Departemen Penerangan,” kata Natsir, dalam sebuah wawancara dengan Agus Basri, mantan wartawan Tempo.

Utusan Soeharto itu bicara tentang usaha pemerintah memulihkan hubungan dengan Malaysia. Ketika itu komunikasi Jakarta dan Kuala Lumpur hancur akibat Soekarno melancarkan operasi ”Ganyang Malaysia”. Pada awal kekuasaannya itu, Soeharto berniat merajut kembali hubungan.

Soeharto mengirim dua orang kepercayaannya ke Kuala Lumpur, yaitu Ali Moertopo dan Leonardus ”Benny” Moerdani. Pe­merintah Malaysia tidak menyatakan keberatan dengan utus­an itu. Tapi, seolah menghindar, Perdana Menteri Tengku Abdul Rahman mening­galkan Kuala Lumpur sehari sebelum delegasi dari Jakarta datang.

Misi Ali dan Benny gagal. Natsir pun menjadi harapan. Ia dikenal dekat dengan Abdul Rahman. Mereka beberapa kali bertemu, ketika bangsawan asal Kedah itu berkunjung ke Indonesia. Sofjar bertanya cara memulihkan hubungan kedua negara. Natsir menjawabnya dalam surat pendek: ”Ini ada niat baik dari pemerintah Indonesia untuk memperbaiki hubungan antara Indonesia dan Malaysia. Mudah-mudahan Tengku bisa menerima.”

Sofjar membawa tulisan tangan Natsir itu ke Kuala Lumpur. Dengan bantuan Tan Sri Ghazali Shafii, yang lama duduk dalam kabinet, surat sampai ke tangan Abdul Rahman. Segera setelah membaca surat Natsir, ia ­berkata, ”Datanglah mereka besok di tempat saya.” Delegasi Indonesia diterima esok harinya. Hubungan kedua negara berangsur cair.

Menurut Deliar Noer, ­peraih gelar doktor pertama dalam bidang ilmu politik di Indonesia, Natsir menyambut kelahiran rezim baru dengan penuh harapan. ”Ia berharap penyelewengan pemerintahan Soekarno bisa diluruskan,” Deliar menulis dalam Membincangkan Tokoh-Tokoh Bangsa.

Natsir mengeluarkan pernyataan pers yang mendukung Orde Baru, atas permintaan Soedjono Hoemardani, asisten pribadi Soeharto. Permintaan itu disampaikan mantan Duta Besar Republik Indonesia di Roma, Mohammad Rasjid. Sebagai imbalannya, Soedjono berjanji memberikan keleluasaan kepada Natsir dalam melakukan gerakan politik. Ternyata itu janji kosong belaka.

Dibebaskan dari tahanan pada awal 1966, Natsir berniat menghidupkan kembali Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi), partai yang berdiri pada November 1945 dan dibubarkan oleh Soekarno 15 tahun kemudian.

Pada 15 Agustus 1966, apel akbar umat Islam digelar di Masjid Al-Azhar, Jakarta. Sekitar 50 ribu orang hadir, termasuk Sjafroeddin dan tokoh perge­rakan seperti Prawoto Mangkusasmito, Asaat, Mohammad Roem, dan Kasman Singodime­djo. Mereka menuntut pemerintah mengizinkan pendirian kembali Masyumi.

Soeharto menolak. Tumbuhnya kembali partai-partai lama dianggap akan memicu persoalan. Soeharto juga melarang tokoh ­Masyumi memimpin partai yang baru didirikan, yaitu Partai Muslimin Indonesia (Parmusi). Para tokoh pergerakan Islam awalnya berharap Natsir memimpin partai itu. Melihat situasi yang tak mungkin, Mohammad Roem dijadikan alternatif. Ternyata ini pun tak berhasil.

Walau terpilih menjadi ketua umum dalam Kongres I Parmusi di Malang, 4-7 November 1968, Roem dilarang tampil. Penguasa belakangan merestui H.M.S. Mintaredja yang akomodatif dengan pemerintah. Dialah yang kemudian mengubah ­Parmusi menjadi Muslimin Indonesia, lalu berfusi dengan PSII, Perti, dan Nahdlatul Ulama ke dalam Partai Persatuan Pembangunan pada 1973.

Menurut Yusril Ihza ­Mahendra, yang pernah bekerja seruang dengan Natsir di Lembaga Pusat Pengembangan Masyarakat, Cikini, Jakarta, sang tokoh tak kecewa dengan kegagalan menghidupkan kembali Masyumi. Belasan tahun kemudian, Natsir berkata kepada Yusril: ”Partai itu kan tergantung kita. Kalau merasa tidak perlu ada partai, nggak usah bikin partai.” Natsir pun keluar dari jalur politik: mendirikan Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia.

Toh, ia tetap banyak membantu rezim Soeharto. Pada 1971, misi Soeharto ke Jepang untuk memperoleh kredit gagal. Tak lama setelah itu, Natsir berkunjung ke Jepang. Ia bertemu dengan tokoh-tokoh Kaidanren, organisasi pengusaha negeri itu. Ia meyakinkan kelompok pengusaha itu agar tak mengabaikan Indonesia.

Para pengusaha itu menjelaskan bahwa Soeharto datang pada waktu yang salah. Mereka berharap kunjungan dilakukan setelah Undang-Undang Kredit selesai dibuat. Mereka juga telah menyampaikan hal itu sebelumnya kepada Departemen Luar Negeri Indonesia. Tapi Soeharto tetap pergi.

Takeo Fukuada, yang ketika itu menjadi Menteri Keuangan Jepang, mengatakan pada 1993, ”Beliaulah yang meyakinkan kami tentang perjuangan masa depan pemerintah Orde Baru di Indonesia.” Walhasil, Jepang mengucurkan pelbagai bantuan dan pinjaman guna menopang ekonomi Indonesia yang runtuh pada akhir rezim Orde Lama.

Pengaruh Natsir di negara-negara Timur Tengah juga banyak membantu rezim Orde Baru. Suatu hari pada 1970, Ekki Sya­chroeddin menemuinya. Aktivis Himpunan Mahasiswa Islam itu menyampaikan pesan Ali Moertopo, staf khusus Soeharto, agar Natsir menjajaki kredit dari negara-negara Arab. ”Saya katakan kepada Ekki, baik saya bersedia. Tak perlu dibiayai, sebab saya memang akan ke sana untuk ­kongres,” Natsir bercerita kepada Tempo pada 1971.

Natsir meminta syarat kepada Ekki: sebelum berangkat dipertemukan dengan Soeharto. ”Tidak usah lama, tiga menit saja,” katanya. ”Agar kalau berbicara di sana ada harganya. Sebab, saya orang partikelir.” Hingga mantan perdana menteri itu berangkat, pertemuan tak dilakukan. Tapi Natsir tetap memenuhi permintaan Ali Moertopo.

Ia mengirim surat kepada pemerintah Kuwait: ”Saya beberkan bahwa selama ini mereka menanam uang mereka ke Eropa, yang justru menguntungkan Yahudi. Mengapa mereka tidak juga mengirimkan uang mereka ke Indonesia?” Surat yang profokatif itu tak direspons.

Suatu malam Ali Moertopo datang ke rumah Natsir. Merasa gagal memenuhi keinginan pemerintah, Natsir minta maaf kepada tamunya. Tapi Moertopo berkata: ”Sudah berhasil. Pemerintah Kuwait setuju menanam modalnya di bidang perikanan laut.”

Tentu Natsir gerah dengan berbagai penyimpangan re­zim Soeharto. Pada 1980, ia menandatangani Petisi 50 bersama tokoh seperti Sjafroeddin, Kasman, Boerhanoeddin, Abdul Harris Nasution, Anwar Harjono, juga Ali Sadikin. Mereka mempersoalkan pidato Soeharto di Pekanbaru dan Cijantung. Hasilnya, mereka semua dilarang pergi ke luar negeri.

Larangan itu terus dikenakan­ kepada Natsir pada 1990, keti­ka­ Universiti Kebangsaan Malay­sia­ dan Universiti Sains Pulau Mi­nang mengundangnya untuk menerima gelar doktor kehormatan. Ia juga tetap dicekal di ujung usianya, ketika beberapa negara menawarinya berobat. Ia ­tutup usia di Rumah Sakit Cipto Ma­ngunkusumo, Jakarta, pada Sabtu tengah hari, 6 Februari 1993.

Anwar Ibrahim, mantan Wakil Perdana Menteri Malaysia, mengenang perjumpaan terakhirnya dengan Natsir di rumah sakit. ”Saya sedih melihat keadaan rumah sakit yang tidak layak untuk seorang pemikir besar Islam. Beliah layak mendapatkan layanan yang lebih baik,” kata Anwar.

Rezim Orde Baru yang banyak dibantu Natsir melupa­kan sang tokoh di akhir hayatnya.

Sumber : Laporan Utama Majalah Tempo Edisi 21/XXXVII/14 – 20 Juli 2008

M Natsir Seorang Besar dengan Banyak Teman : Catatan 102 Tahun Mohammad Natsir

Natsir dipuji sebagai pendengar yang sabar. Hidupnya tak pernah sepi dari kawan dengan berbagai sifat dan aliran politiknya.

Pada 1978, saat Mohammad Natsir berumur 70 tahun, Mohammad Roem mengkhawatirkan kesehatan karibnya itu. ”Andainya ia mau mengurangi tamunya, tentu kesehatannya akan lebih baik,” tulis Roem, kawan seperjuangan Natsir, dalam buku Mohammad Natsir, 70 Tahun, Kenang-kenangan Kehidupan dan Perjuangan (Pustaka Antara, 1970). Jika Natsir sakit—kata Roem mengutip keterangan Nurnahar, istri Natsir—pasti karena terlalu banyak menerima tamu. Meski kerap berbaring dan tak kuat bangun karena kehabisan tenaga melayani tamu, Natsir tak pernah menolak orang yang datang.

Natsir, kata Roem, punya satu sifat langka yang dirindu orang. Jika ada orang bercerita—entah berupa pendapat entah kisah sedih—Natsir bisa mendengarkannya dengan penuh perhatian. Seolah ia ikut merasakannya. Orang kerap merasa lega bercerita kepadanya, meski soal yang diceritakan itu tak ada jalan keluarnya. Begitu pula jika Natsir bercerita atau berpendapat, ia akan mengisahkannya dengan segala perasaan dan emosi yang ada. ”Kawan-kawan menjadi meyakini apa yang Natsir ceritakan. Mereka bersedia membantu Natsir dan mengikutinya,” tulis Roem dalam tulisan ”Kelemahan atau Kebesaran Natsir”.

Sikap penuh pengertian dan mau mendengar pendapat orang berasal dari endapan pengalaman hidup Natsir. Pria asal Alahan Panjang, Sumatera Barat, tersebut menempuh jalan yang sukar dalam hidupnya sebagai anak peng­hulu kecil. Barangkali juga dilatari wataknya sebagai guru. Selain itu, seperti kerap diceritakan Natsir kepada kawan-kawannya, semua itu adalah buah perjumpaan yang mengesankan dengan guru-guru batinnya.

Natsir bercerita pernah dibikin terharu oleh Haji Oemar Said Tjokroaminoto, tokoh Sarekat ­Islam. Natsir bertemu dengan pria gagah berkumis lebat itu di Stasiun Bandung ketika Tjokro­ me­ngunjungi cabang-cabang Sa­rekat Islam. Satu hal yang mencuri perhatian Natsir adalah veldbed (tempat tidur yang bisa dilipat) yang ditenteng pria berjuluk ”Raja Jawa tanpa Mahko­ta” itu. Selepas berkenalan, Natsir memberanikan diri bertanya­ mengapa Tjokroaminoto selalu­ membawa veldbed. ”Saya tidak­ mau jadi beban orang yang saya datangi. Saya bisa nginap di mana pun dengan ini. Di masjid atau di mana pun,” kata Tjokro, seperti ditirukan Natsir.

Kisah lainnya adalah perka­wanannya dengan A. Hassan, seorang ustad yang dikenalnya semasa bersekolah dan mengambil diploma guru di Bandung. Ustad asal Singapura itu berdagang buku-buku Islam dan membuka percetakan. Setiap kali mengun­jungi A. Hassan, Natsir selalu menjumpai pria itu sedang bekerja. Entah sedang menyusun huruf di percetakan, mengoreksi, entah tengah menulis tafsir. Tapi sang ustad selalu menghentikan pekerjaannya setiap kali Natsir datang.

”Teruskan kerja Tuan dulu. Jangan terganggu oleh saya. Tidak ada yang penting-penting,” kata Natsir berdalih tak enak mengganggu kerja A. Hassan. Tapi A. Hassan selalu ”melayani” Natsir, seolah percakapannya dengan pemuda tanggung itu lebih penting ketimbang bekerja. Natsir pun mengakui percakapan dan tukar pikiran yang dilakukannya dengan A. Hassan sangat mempengaruhi jiwa dan arah hidupnya kelak.

Cara Natsir memandang kekuasaan pun sangat bersahaja. Pegawai Kota Praja Bandung ini (saat penjajahan Jepang) mengaku ”dijerumuskan” Kahar Muzakkar, seorang kawan dekatnya, ke pentas pergolakan nasional.

Ceritanya amat sepele. Menjelang proklamasi, Natsir datang dan menginap di rumah Kahar Muzakkar di Jalan Teuku Umar, Jakarta. Sang kawan kemudian mengajaknya jalan-jalan ke Pasar Baru selepas makan malam. ”Ikut saja, kita pergi bersama,” kata Kahar santai. Kahar baru saja ditunjuk menjadi anggota Komite Nasional Indonesia (KNI) oleh Bung Karno dan Bung Hatta serta malam itu ada rapat badan cikal bakal parlemen itu di Gedung Komidi (sekarang Gedung Kesenian Jakarta), Pasar Baru. Natsir yang bukan anggota KNI sebenarnya memilih menunggu di luar saja, tapi Kahar mendorongnya dari belakang. ”Ini Saudara Mohammad Natsir,” ujar Kahar kepada penjaga.

Penjaga pintu gedung yang mencatat nama-nama orang yang hadir ternyata salah dengar. Ia menulis nama Mohammad Natsir dalam daftar anggota KNI. Maka jadilah Natsir anggota KNI, yang diterimanya tanpa keberatan. Kelak, sehari setelah proklamasi, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia menunjuk Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) sebagai badan pembantu presiden dan wakil presiden. Natsir sendiri kemudian ditunjuk menjadi satu dari tiga anggota—bersama Dr Sarwono dan Sudarsono—menjadi Badan Pekerja KNIP pada 30 Oktober 1945. Pada permulaan 1946, mantan Ketua Jong Islamieten Bond cabang Bandung ini pun diangkat menjadi Menteri Penerangan pada Kabinet Sjahrir.

Dengan segala tempaan di ma­sa lalunya itulah Natsir berhasil menjadi ketua terlama Partai­ Masyumi (1949-1958). Partai Islam ini juga berhasil diantar­­kan­nya memenangi posisi kedua dalam pemilihan umum 1955. Sebagai orang yang tak pernah mengenyam bangku perguruan­ tinggi, prestasi Natsir sungguh luar biasa. Apalagi, seperti diungkapkan Yusril Ihza Mahendra—salah satu anak didik Natsir—partai berlambang bulan bin­tang ­itu penuh orang yang berbeda alir­an dan karakter politik.

Masyumi saat itu adalah biduk yang memuat orang Islam dari banyak kalangan: ada abangan, sarjana didikan Belanda, sampai santri Nahdlatul Ulama. ”Selain intensitas dalam pandangan-pandangan ideologi. Juga ada faktor etnis,” kata Bachtiar Effendi, peneliti Masyumi dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Ke­ragaman ini membuat biduk Mas­yumi oleng ke kiri dan kanan. Semasa Natsir, misalnya, Partai Masyumi bekerja sama dengan Partai Sosialis Indonesia. Tapi tidak pernah bisa akur dengan Partai Nasional Indonesia. Namun, saat kendali partai dipegang Sukiman—karena Natsir naik gunung bersama Pemerintahan Re­volusioner Republik Indonesia di Sumatera—Masyumi justru akrab dengan Partai Nasional.

Menurut Yusril, elite Masyumi­ berasal dari alumni Jong Islaminten Bond dan Islamic Studie Club. Sebagian mereka juga pernah mendirikan Partij Sarekat Islam Indonesia pada zaman Belanda. Ciri utama mereka adalah didikan sekolah Belanda dan tertarik pada Islam. Sebagian besar mereka adalah kaum Islam Jawa, seperti Mohammad Roem dan Sukiman. Ada juga yang mulanya condong ke kiri, seperti Sjafroeddin Prawiranegara. Pa­da masa awal kemerdekaan, Masyumi ju­ga nyaris terbelah akibat perbedaan sikap menanggapi perundingan Roem-­Royen. Natsir bahkan menjadi salah satu pengkritik keras Mohammad Roem karena menjadi juru run­ding dalam perjanjian Roem-Royen.

Tokoh macam Mohammad Roem, Kasman ­Singodimedjo, Prawoto Mangku­sas­mito, Abu Hanifah atau Mahmud Latjuba (kakek Sofia Latjuba) lebih banyak memakai istilah-istilah Belanda ketimbang Arab. Dalam soal gaya hidup, beberapa karib Natsir itu merayakan pesta jarig (ulang tahun). Ada pula Moh. Roem yang memiliki hobi berkuda. Dalam soal ini, Natsir memi­lih moderat. Ia cuma tersenyum bila mendengar cerita pesta koleganya. ”Tidak mudah me-­manage partai saat itu,” Yusril menjelaskan.

Di awal merdeka memang terlihat Natsir memilih mendahulukan kepentingan negara ketimbang partai atau dirinya sendiri. Ketika pemerintah Republik Indonesia mengungsi ke Yogyakarta, Natsir dan Soekarno sempat berhubungan dekat.

Mohammad Chudori, 83 tahun, mantan wartawan Antara, yang saat itu menjadi anggota Laskar Hizbullah, menjadi saksi sulitnya posisi Natsir. Pada 1949, karena merasa terancam lantar­an ajak­an baiat Kartosoewirjo se­bagai Tentara Islam Indonesia, Chudori memerlukan nasihat Natsir. Tapi apa daya, Natsir menyerahkan keputusan itu kepada dirinya. ”Itu terserah pada pilihan Bung sendiri. Saya tidak bisa menentukan,” kata Natsir.

Namun sejarah mencatat, Natsir akhirnya memilih berhadap­an dengan Kartosoe­wirjo, yang juga pendiri Masyumi tersebut. ”Partai Masyumi hendak mencapai maksudnya dengan jalan demokratis parlementer, melalui jalan sesuai Undang-Undang Dasar… dan tidak dengan jalan kekerasan,” tulis Natsir—saat itu sudah menja­di perdana menteri—dalam Peng­umuman Sikap Dewan Pimpinan Masyumi atas Pemberontakan Darul Islam, Januari 1951. Natsir sendiri pernah melobi Kartosoewirjo agar menyerah melalui bantuan A. Hassan. Sayang, tidak berhasil. Kartosoewirjo pun akhirnya tertangkap 4 Juni 1962 dan dihukum mati pada Agustus tahun itu juga.

Di usia tuanya, ketika memimpin Dewan Dakwah Islamiyah, Natsir makin dicintai. Suatu hari pada 1984, mantan Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah dan Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Amien Rais (saat itu aktivis Muhammadiyah) menum­pang mengetik di DDI untuk menyiapkan bahan seminar di Islamabad. ”Mien, sudah jam satu, makan dulu,” kata Natsir kepada Amien sembari lewat. Sejam kemudian, Natsir kembali lewat. ”Ini sudah hampir jam dua, makan dulu,” kata Natsir mengingatkan. Amien mengaku sangat terharu mendapat perhatian Natsir. ”Beliau orang besar, sikapnya kepada anak muda membuat saya tersentuh,” kata Amien Rais mengenang.

Natsir memang telah membuktikan mampu berkawan dengan siapa saja.

Sumber : Laporan Utama Majalah Tempo Edisi 21/XXXVII/14 – 20 Juli 2008