Memoar Aba Sebagai Cahaya Keluarga : Catatan 102 Tahun Mohammad Natsir

Demokratis dalam mendidik anak-anak, Natsir selalu menyampaikan pesan-pesannya dengan tersirat.

”Orang yang pakai jilbab itu adalah sebaik-baiknya muslimah. Tapi yang tidak pakai jilbab jangan dibilang enggak baik.”

Pernyataan itu datang dari Mohammad Natsir. Pejuang Islam yang gigih itu menyampaikan pandangannya tentang jilbab kepada sejumlah pelajar yang datang ke kantor Dewan Dakwah pada awal 1980-an. Ketika itu pemerintah melarang murid mengenakan jilbab di sekolah. Sejumlah pelajar menentang aturan itu dan berujung ke pengadilan. Yusril Ihza Mahendra, bekas Menteri Sekretariat Negara, yang dijuluki Natsir Muda, menjadi pembelanya.

”Mereka berkeras soal jilbab. Kalau tidak berjilbab dianggap tidak baik,” Yusril berkisah kepada Tempo. Natsir pun menegur para pelajar yang dinilainya cenderung meremehkan orang Islam tak berjilbab. ”Saya tidak melihat manusia dari jilbab,” kata Natsir seperti dituturkan Yusril.

Natsir, sang pejuang. Dia dikenal sebagai pendidik yang keras, tapi moderat dan demokratis dalam menerapkan ajaran Islam. Dia tidak mewajibkan jilbab kepada istri dan anak-anaknya. Nurnahar, istri Natsir, seperti laiknya orang Melayu dan umumnya warga Masyumi. Sehari-hari dia tampil berkebaya panjang atau baju kurung tanpa kerudung. Ketika menghadiri acara keluarga atau melayat, Natsir baru mengingatkan Nurnahar agar berkerudung.

Mengingatkan pun, menurut Sitti Muchliesah atau Lies, putri sulung Natsir, tidak dalam bentuk perintah. Aba, panggilan anak-anak kepada ayahnya, cukup berkata, ”Kamu kan mu­slimah.” Kalimat pendek ini langsung dipahami keempat anak perempuan Natsir.

Dalam berpakaian, Natsir­ hanya mengharuskan anak-anaknya berbusana santun. Itu artinya, tidak bercelana pendek dan berbaju you can see alias baju tak berlengan. Satu kali, Lies mengenakan blus pendek tanpa le­ngan. Aba tak menegur langsung. Dia hanya berpesan kepada Ummie, panggilan istrinya, ”Beri tahu Lies jangan pakai yang kependekan.”

Masih soal pakaian, ada ke­nangan yang berkesan bagi Anies, putri Lies, cucu pertama Natsir. Satu kali, sepulang kuliah, Anies mampir ke rumah kakeknya di Jalan Cokroaminoto. Dia datang mengenakan rok mini yang sedang jadi mode. Tatkala hendak pulang, Natsir memberinya uang sambil berkata, ”Ini untuk beli celana panjang.” Tegur­an halus.

Sekalipun keempat putrinya telah menunaikan ibadah haji, Natsir tak memaksa mereka mengenakan jilbab. ”Menurut Aba, berjilbab itu harus dari diri kita,” tutur Lies, yang kini berusia 72 tahun.

Natsir juga tidak melarang keluarganya bergaul dengan non-muslim. Bergaul dengan teman-teman lelaki pun diizinkan sang ayah. ”Kami boleh nonton bioskop asal rame-rame, paling telat pulang pukul 10 malam.”

Dalam salah satu surat kepada anak-istrinya, Natsir mendorong kelima anaknya aktif di organisasi kepemudaan. Misalnya Himpunan Muslim Indonesia atau Pandu Islam. Organisasi, menurut dia, dapat menjadi taman pendidikan yang meleng­kapi apa yang tidak didapat di sekolah. ”Aktif berorganisasi akan memberi bekal masa depan,” begitu pesan Aba dalam surat yang dia tulis tepat pada usianya yang ke-50, 17 Juli 1958.

Sikap demokratis Natsir tampak jelas di meja makan. Dia mengizinkan anak-anaknya berdebat apa saja, meskipun kadang Ummie tidak berkenan karena perdebatan mengganggu suasana makan. ”Aba suka tersenyum menyimak perdebatan kami,” kata Lies. Suasana seperti ini tanpa disadari telah membentuk dan mempengaruhi cara berpikir kelima anak Natsir. ”Khususnya menghadapi tantangan hidup,” Lies melanjutkan.

Pada masa penjajahan Jepang, sekolah Pendidikan Islam (Pendis) yang didirikan Natsir di Bandung ditutup. Dia lalu membentuk madrasah di rumah adik iparnya di Jakarta. Selain anak-anaknya, masyarakat di sekitar madrasah ikut serta menjadi murid. Natsir juga mengajak teman-temannya menjadi ustad dan ustadzah. ”Setiap sore kami mengaji dan belajar tentang Islam,” kata Lies, yang dikaruniai tiga putra-putri.

Bagi Natsir, pesantren atau madrasah bukanlah satu-satu­nya sistem pendidikan yang bisa menghasilkan orang ber­iman. Pesantren, menurut Natsir, dapat menelurkan orang ber­akhlak­ tetapi buta terhadap perkembangan dunia. Padahal, Islam mendorong umat mencapai kema­juan lahir batin, dunia dan akhirat.

Itu sebabnya dia tidak melarang anak-anaknya aktif berkesenian. Lies diizinkan mengikuti pementasan sandiwara di sekolahnya, SMA 1 Boedi Oetomo. Entah kenapa, ketika sandiwara yang disutradarai Koen­tjoroningrat itu hendak diper­tunjukkan untuk umum di Gedung Kesenian Jakarta, Aba melarang Lies ikut serta. ”Saya kecewa tapi berusaha memahami keputusan Aba,” tutur Lies, yang bersuamikan Agus Alwi yang juga berasal dari Minang, Sumatera Barat.

Di mata anak-anaknya, ia selalu menyampaikan pesan secara tersirat. Dia juga orang yang berpikiran jauh ke depan. Sewaktu tinggal di Jakarta, Aba melarang anak-anaknya belajar berenang. ”Kami memahami, pakaian renang selalu minim,” kata Lies. Tapi, ketika tinggal di Maninjau, Sumatera Barat, Aba menyuruh anak-anak belajar berenang di danau. ”Belakangan kami mengerti, di danau kami sekaligus belajar menghadapi bahaya yang tidak akan ditemui di kolam renang,” kata Aisyahtul Asriah, putri keempat Natsir.

Natsir, sang pendidik. Dia tak begitu setuju anak-anaknya bekerja di perusahaan milik negara maupun swasta. Natsir lebih suka anak-anaknya menggeluti dunia pendidikan. Toh, dia tak bisa berbuat banyak ketika Hasnah Faizah, putri ketiganya, berganti haluan dari asisten dosen di Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial Politik Universitas Indonesia, menjadi staf sebuah badan usaha milik negara.

Di kemudian hari, keluarga paham mengapa Natsir tak begitu suka anak-anaknya bekerja di perusahaan. ”Aba khawatir, sifat kami berubah karena bekerja di perusahaan yang mengutamakan keuntungan,” kata Aisyah. Menurut Aba, hal itu bisa mempengaruhi hubungan di rumah. Waktu bersama keluarga menjadi berkurang. Padahal, bagi Aba, Aisyah mengenang, makan sebaiknya bersama keluarga setidaknya sekali dalam sehari.

Sebagai Vice President World Muslim Congress, yang bermarkas di Karachi, Pakistan, dan anggota Majelis Ta’sisi Rabithah Alam Islami, yang berpusat di Mekkah, Natsir bisa berangkat haji setiap tahun. Tapi tak sekali pun dia memanfaatkan fasilitas tersebut untuk memberangkatkan anak-anaknya berhaji. ”Fasilitas itu hanya untuk meng­ajak Ummie sekali,” papar Abi—sebutan akrab Aisyah. Walhasil, kelima anaknya berhaji dengan biaya sendiri.

Selama menjadi pejabat pemerintah, hampir tak ada kemewahan yang dinikmati anak dan istrinya. Rumah pribadi pun baru dimiliki setelah Natsir bebas dari penjara pada 1967, jauh setelah penggemar biola ini tak lagi berpangkat.

Suatu ketika Fauzi, anak bungsu Natsir, meminta dibe­likan sepeda motor kepada Aba. Sang ayah menolak dengan berkata, ”Memangnya tidak ada bus atau kereta api?” Natsir amat mempedulikan pendidikan. Beberapa kali Lies meminta bantuan ayahnya untuk membayar biaya kuliah anak-anaknya. ”Tanpa ragu Aba turun tangan,” tutur Lies.

Natsir juga membebaskan putra-putrinya memilih jurusan sekolah dan tempat bekerja. Lies, misalnya, memasuki Jurusan Sastra Inggris Universitas Indonesia. Karena banyak faktor, termasuk biaya dan kondisi politik yang belum aman, Lies harus meninggalkan bangku kuliah di semester kedua.

Natsir memutuskan, Lies dan adiknya, Asma Faridah, sebaiknya konsentrasi saja pada urusan rumah tangga. Tapi adik-adik Lies, yakni Aisyah, Hasnah, dan si bungsu Ahmad Fauzi Natsir, menyelesaikan kuliah.

Selain Fauzi, ada lagi satu anak lelaki Natsir, yakni Abu Hanifah, yang meninggal pada usia 13 tahun karena tenggelam di kolam renang. ”Aba menangis sendirian ketika Hanif wafat. Sebelum pergi, almarhum sempat memijat-mijat kaki Aba,” kata Lies. Sebuah buku memoar berjudul Aba Sebagai Cahaya Keluarga kini sedang disiapkan Lies.

Tangisan itu berulang ketika Natsir kehilangan sang istri. Nurnahar meninggal pada Juli 1991, dalam usia 86. Lima puluh tujuh tahun, Ummie mendampingi Aba dengan setia.

Dalam salah satu suratnya, Natsir menulis: Ummie sadar jalan hidup yang Aba tempuh sama sekali tidak memberi jaminan hasil yang tetap. Tapi Ummie rela dan berani naik perahu Aba yang oleng itu, sama-sama menempuh samudera hidup yang penuh risiko. Tak terlukiskan betapa bersyukurnya Aba kepada Allah SWT dan terima kasih kepada Ummie atas kebahagiaan hidup yang Aba rasakan.”

Sebelum jenazah sang istri diberangkatkan ke makam, Natsir sendiri yang menyampaikan pidato pelepasan. Dua tahun kemudian, Natsir dimakamkan di samping makam Nurnahar. Kata Lies, ”Seperti keinginan Aba.”

Sumber :

“Aba, cahaya keluarga”, Laporan Utama Majalah Tempo Edisi 21/XXXVII/14 – 20 Juli 2008
Iklan

Persentuhan Lebaran Natsir dan Soeharto : Catatan 102 Tahun Mohammad Natsir

Hubungan Natsir dan Soeharto tergolong dingin. Tapi kedua putri tokoh itu sering saling berkirim penganan.

Suatu Lebaran di awal 1970-an. Tiga tokoh kemerdekaan itu berangkat dengan mobil beriring­an: Mohammad Natsir, Sjafroeddin Prawiranegara, dan Burhanuddin Harahap. Bertolak dari rumah Natsir di Jalan H O.S. Cokroaminoto Nomor 46, Jakarta Pusat, mereka menuju kediaman pribadi Presiden Soeharto di Jalan Cendana Nomor 8.

Natsir ditemani Muhammad Yunan Nasution, sekretaris jenderal terakhir Partai Majlis Syu­ra’ Muslimin Indonesia (Masyumi). ”Aba naik mobil sedan Holden Australia dengan sopir,” kata Ahmad Fauzie Natsir, anak bungsu Natsir yang ketika itu 20-an tahun. Ia mengingat atap mobil ayahnya berwarna krem, sisi badannya hijau.

Tiba di Cendana, rombongan para mantan perdana menteri itu disambut Soeharto. Sang tuan rumah lalu mempersilakan mereka menikmati hidangan hari raya di ruang dalam. Ketika itu Soeharto baru dua tahun ­menjadi presiden, menggantikan Soekarno.

Natsir, yang sebelumnya pernah menjadi perdana menteri dan Menteri Penerangan, lantas menyeruput minuman yang tersedia sembari menunggu. Namun, acara ngobrol-ngobrol, yang sebenarnya diharapkan untuk menjalin komunikasi informal dengan sang penguasa baru, tak kunjung tiba. Sang tuan rumah tak juga duduk menemani tamunya. Rombongan pun memilih pamit. ”Datang, salaman, lalu pulang,” tutur Natsir kepada Ramlan Mardjoned, asisten pribadinya, suatu ketika.

Kejadian ini, menurut Ramlan, berulang hingga tiga hari raya berikutnya. Pada kesempatan keempat, Natsir dan para tokoh Partai Masyumi itu tak lagi menyambangi Jalan Cendana. ”Sempat juga terdengar, ada orang Sekretariat Negara yang menanyakan mengapa para tokoh ini tak lagi datang ke Cendana,” kata Ramlan.

”Persentuhan Lebaran” Natsir dan Soeharto ini dikenang oleh orang-orang di sekitar keduanya sebagai momen terdekat hingga mereka meninggal puluhan tahun kemudian. ”Memang interaksi keduanya tidak banyak,” kata Yusril Ihza Mahendra, yang pernah menjadi penulis naskah pidato Soeharto sekaligus anak buah Natsir.

Saat bekerja di Sekretariat Negara, Yusril mengaku sempat mendengar seseorang mengadu kepada Soeharto bahwa ia dekat dengan Natsir. Soeharto tidak mendepak Yusril karena kedekat­an ini. ”Yusril masih muda,” ujar Soeharto memberi alasan mempertahankan Yusril. Kisah ini didengar Yusril dari mulut Moer­diono, Menteri-Sekretaris Negara saat itu.

Amien Rais berkisah tentang sisi ”bermusuhan” Soeharto dan Natsir. Selama Soeharto berkuasa, tak sekali pun Natsir diundang untuk menghadiri acara kenegaraan, misalnya saat peringatan 17 Agustus. Ini berbeda dengan Soekarno, yang bersebe­rangan dengan Natsir soal komunisme tapi tetap mengun­dangnya ketika peringatan proklamasi. ”Bung Karno mau menyalami dan menanyakan kabar Pak Natsir,” kata mantan Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat itu.

Suatu hari pada Juli 1981, Haji Abdul Malik Karim Amrullah atau lebih dikenal dengan panggilan Buya Hamka meninggal dunia. Natsir dan Soeharto kebetulan bertemu di rumah duka. Keduanya tak bersalaman atau bertegur sapa. Menurut Ramlan, setelah berdoa di dekat jenazah Hamka, Soeharto beranjak ke sisi lain ruangan yang telah disediakan. ”Padahal,” kata Ramlan, ”saat itu Pak Natsir ada di dekat jenazah.”

Kejadian yang sama berulang saat melayat ibu Azwar Anas, Menteri Perhubungan pada masa Soeharto, yang wafat sekitar tahun 1990. Natsir masih berkerabat dengan Azwar lewat tali perkawinan. Presiden Soehar­to dan­ sejumlah menteri tiba lebih dulu. Ketika Natsir datang, Menteri Negara Riset dan Teknologi B.J. Habibie yang dikenal sebagai anak emas Soeharto bergegas menyambut Natsir dan memperkenalkan diri.

Namun kehangatan hanya muncul di luar rumah duka. Soeharto sama sekali tak menyapa Natsir. Para menteri pun ”mengikuti petunjuk” bosnya: bersikap dingin kepada Natsir. Hanya satu kalimat diucapkan Soeharto kepada tokoh kemerdekaan itu: ”Silakan jadi imam, Pak.” Menurut Sitti Muchliesah, anak sulung Natsir, itu diucapkan ketika salat jenazah hendak digelar.

Menurut Fauzie, dokumentasi momen unik ketika Natsir menjadi imam Soeharto itu tak pernah muncul di media massa. Ia mengaku sempat meminta salin­an foto kepada beberapa pihak, termasuk Azwar Anas, ternyata gagal. Foto-foto bersejarah itu disita protokoler Istana agar tidak dipublikasikan.

Meski hubungan Natsir dan Soeharto terlihat jauh dari hangat, interaksi anak sulung kedua tokoh ini malah sebaliknya. Sitti Muchliesah atau biasa disapa Lies sempat ikut pengajian di rumah Siti Hardijanti Rukmana pada 1980-an. ”Lebih dari setahun,” katanya.

Suatu ketika pengajian sedang berlangsung. Soeharto datang ke rumah putri sulungnya itu. Tutut memperkenalkan Lies kepada ayahnya, juga kepada semua tamunya. Pada hari Lebaran, Tutut mengirimi Lies kue kering. Lies membalasnya dengan rendang paru kering. ”Kabarnya tidak ada orang lain boleh ikut makan paru yang saya kirim,” Lies mengenang sambil tersenyum.

Lies juga ikut berperan ketika Bambang Trihatmodjo, anak kedua Soeharto, menikahi Halimah Agustina Kamil pada Oktober 1981. Lies ketika itu menjadi anggota Yayasan Pembina Pembangunan Sumatera Barat di Jakarta—belakangan berganti na­ma menjadi Yayasan Bunda, yang kerap menangani pesta pernikahan ala Minang.

Sesuai dengan adat Minang, Lies menyiapkan satu setel baju pengantin warna biru untuk Bambang. Ia juga menyediakan topi khas berbentuk tanduk kerbau. ”Halimah membelinya dari saya,” kata Lies. ”Harganya sekitar Rp 250 ribu.” Panitia pernikahan dibagi menjadi dua kelompok dan Lies kebagian membantu pengantin pria.

Beberapa saat sebelum keberangkatan rombongan pria ke rumah mempelai perempuan, Lies sempat melihat Soeharto meminta seorang anggota panitia membenahi sarung ala Minang yang dikenakannya. Lipatan sarungnya yang khas agak berubah. Lies masih ingat, ”Ada juga yang ketar-ketir ketika itu, anak Natsir kok bisa masuk Cendana?”

Sumber :

Baju Pengantin Buat Bambang, Laporan Utama Majalah Tempo Edisi 21/XXXVII/14 – 20 Juli 2008

Surat Natsir untuk Tengku Abdul Rahman : Catatan 102 Tahun Mohammad Natsir

Dari dalam tahanan, Natsir mendorong pemulihan hubungan Indonesia-Malaysia. Orde Baru tak membalas jasa itu.

SUDAH empat tahun lebih Mohammad Natsir menghuni Wisma Keagungan, rumah tahanan di daerah Kota, Jakarta Pusat. Rezim Orde Lama mengerangkengnya karena dianggap ”melawan arus” dengan mendirikan Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia pada 1958. Sebelumnya ia dua tahun menjadi tahanan di Batu, Jawa Timur.

Soekarno memberaikan rekan pergerakan Natsir: Sjafroeddin Prawiranegara dibuang ke Kedu dan Burhanuddin Harahap ke Pati. Sumitro Djojohadikusumo lebih dulu lari ke luar negeri. Di Wisma Keagungan, Natsir bergabung dengan Sutan Sjahrir dari Partai Sosialis, yang juga dipenjarakan Orde Lama.

Natsir masih dalam jeruji penjara ketika kekuasaan Soekarno tenggelam. Pada masa transisi, Pejabat Presiden Soeharto mengirim utusan: Sofjar, seorang perwira Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Kostrad), yang kelak pensiun sebagai brigadir jenderal. Soeharto ketika itu masih menjabat Panglima Komando Cadangan. ”Orang suruhan itu ipar dari keponakan saya, yang bekerja di Departemen Penerangan,” kata Natsir, dalam sebuah wawancara dengan Agus Basri, mantan wartawan Tempo.

Utusan Soeharto itu bicara tentang usaha pemerintah memulihkan hubungan dengan Malaysia. Ketika itu komunikasi Jakarta dan Kuala Lumpur hancur akibat Soekarno melancarkan operasi ”Ganyang Malaysia”. Pada awal kekuasaannya itu, Soeharto berniat merajut kembali hubungan.

Soeharto mengirim dua orang kepercayaannya ke Kuala Lumpur, yaitu Ali Moertopo dan Leonardus ”Benny” Moerdani. Pe­merintah Malaysia tidak menyatakan keberatan dengan utus­an itu. Tapi, seolah menghindar, Perdana Menteri Tengku Abdul Rahman mening­galkan Kuala Lumpur sehari sebelum delegasi dari Jakarta datang.

Misi Ali dan Benny gagal. Natsir pun menjadi harapan. Ia dikenal dekat dengan Abdul Rahman. Mereka beberapa kali bertemu, ketika bangsawan asal Kedah itu berkunjung ke Indonesia. Sofjar bertanya cara memulihkan hubungan kedua negara. Natsir menjawabnya dalam surat pendek: ”Ini ada niat baik dari pemerintah Indonesia untuk memperbaiki hubungan antara Indonesia dan Malaysia. Mudah-mudahan Tengku bisa menerima.”

Sofjar membawa tulisan tangan Natsir itu ke Kuala Lumpur. Dengan bantuan Tan Sri Ghazali Shafii, yang lama duduk dalam kabinet, surat sampai ke tangan Abdul Rahman. Segera setelah membaca surat Natsir, ia ­berkata, ”Datanglah mereka besok di tempat saya.” Delegasi Indonesia diterima esok harinya. Hubungan kedua negara berangsur cair.

Menurut Deliar Noer, ­peraih gelar doktor pertama dalam bidang ilmu politik di Indonesia, Natsir menyambut kelahiran rezim baru dengan penuh harapan. ”Ia berharap penyelewengan pemerintahan Soekarno bisa diluruskan,” Deliar menulis dalam Membincangkan Tokoh-Tokoh Bangsa.

Natsir mengeluarkan pernyataan pers yang mendukung Orde Baru, atas permintaan Soedjono Hoemardani, asisten pribadi Soeharto. Permintaan itu disampaikan mantan Duta Besar Republik Indonesia di Roma, Mohammad Rasjid. Sebagai imbalannya, Soedjono berjanji memberikan keleluasaan kepada Natsir dalam melakukan gerakan politik. Ternyata itu janji kosong belaka.

Dibebaskan dari tahanan pada awal 1966, Natsir berniat menghidupkan kembali Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi), partai yang berdiri pada November 1945 dan dibubarkan oleh Soekarno 15 tahun kemudian.

Pada 15 Agustus 1966, apel akbar umat Islam digelar di Masjid Al-Azhar, Jakarta. Sekitar 50 ribu orang hadir, termasuk Sjafroeddin dan tokoh perge­rakan seperti Prawoto Mangkusasmito, Asaat, Mohammad Roem, dan Kasman Singodime­djo. Mereka menuntut pemerintah mengizinkan pendirian kembali Masyumi.

Soeharto menolak. Tumbuhnya kembali partai-partai lama dianggap akan memicu persoalan. Soeharto juga melarang tokoh ­Masyumi memimpin partai yang baru didirikan, yaitu Partai Muslimin Indonesia (Parmusi). Para tokoh pergerakan Islam awalnya berharap Natsir memimpin partai itu. Melihat situasi yang tak mungkin, Mohammad Roem dijadikan alternatif. Ternyata ini pun tak berhasil.

Walau terpilih menjadi ketua umum dalam Kongres I Parmusi di Malang, 4-7 November 1968, Roem dilarang tampil. Penguasa belakangan merestui H.M.S. Mintaredja yang akomodatif dengan pemerintah. Dialah yang kemudian mengubah ­Parmusi menjadi Muslimin Indonesia, lalu berfusi dengan PSII, Perti, dan Nahdlatul Ulama ke dalam Partai Persatuan Pembangunan pada 1973.

Menurut Yusril Ihza ­Mahendra, yang pernah bekerja seruang dengan Natsir di Lembaga Pusat Pengembangan Masyarakat, Cikini, Jakarta, sang tokoh tak kecewa dengan kegagalan menghidupkan kembali Masyumi. Belasan tahun kemudian, Natsir berkata kepada Yusril: ”Partai itu kan tergantung kita. Kalau merasa tidak perlu ada partai, nggak usah bikin partai.” Natsir pun keluar dari jalur politik: mendirikan Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia.

Toh, ia tetap banyak membantu rezim Soeharto. Pada 1971, misi Soeharto ke Jepang untuk memperoleh kredit gagal. Tak lama setelah itu, Natsir berkunjung ke Jepang. Ia bertemu dengan tokoh-tokoh Kaidanren, organisasi pengusaha negeri itu. Ia meyakinkan kelompok pengusaha itu agar tak mengabaikan Indonesia.

Para pengusaha itu menjelaskan bahwa Soeharto datang pada waktu yang salah. Mereka berharap kunjungan dilakukan setelah Undang-Undang Kredit selesai dibuat. Mereka juga telah menyampaikan hal itu sebelumnya kepada Departemen Luar Negeri Indonesia. Tapi Soeharto tetap pergi.

Takeo Fukuada, yang ketika itu menjadi Menteri Keuangan Jepang, mengatakan pada 1993, ”Beliaulah yang meyakinkan kami tentang perjuangan masa depan pemerintah Orde Baru di Indonesia.” Walhasil, Jepang mengucurkan pelbagai bantuan dan pinjaman guna menopang ekonomi Indonesia yang runtuh pada akhir rezim Orde Lama.

Pengaruh Natsir di negara-negara Timur Tengah juga banyak membantu rezim Orde Baru. Suatu hari pada 1970, Ekki Sya­chroeddin menemuinya. Aktivis Himpunan Mahasiswa Islam itu menyampaikan pesan Ali Moertopo, staf khusus Soeharto, agar Natsir menjajaki kredit dari negara-negara Arab. ”Saya katakan kepada Ekki, baik saya bersedia. Tak perlu dibiayai, sebab saya memang akan ke sana untuk ­kongres,” Natsir bercerita kepada Tempo pada 1971.

Natsir meminta syarat kepada Ekki: sebelum berangkat dipertemukan dengan Soeharto. ”Tidak usah lama, tiga menit saja,” katanya. ”Agar kalau berbicara di sana ada harganya. Sebab, saya orang partikelir.” Hingga mantan perdana menteri itu berangkat, pertemuan tak dilakukan. Tapi Natsir tetap memenuhi permintaan Ali Moertopo.

Ia mengirim surat kepada pemerintah Kuwait: ”Saya beberkan bahwa selama ini mereka menanam uang mereka ke Eropa, yang justru menguntungkan Yahudi. Mengapa mereka tidak juga mengirimkan uang mereka ke Indonesia?” Surat yang profokatif itu tak direspons.

Suatu malam Ali Moertopo datang ke rumah Natsir. Merasa gagal memenuhi keinginan pemerintah, Natsir minta maaf kepada tamunya. Tapi Moertopo berkata: ”Sudah berhasil. Pemerintah Kuwait setuju menanam modalnya di bidang perikanan laut.”

Tentu Natsir gerah dengan berbagai penyimpangan re­zim Soeharto. Pada 1980, ia menandatangani Petisi 50 bersama tokoh seperti Sjafroeddin, Kasman, Boerhanoeddin, Abdul Harris Nasution, Anwar Harjono, juga Ali Sadikin. Mereka mempersoalkan pidato Soeharto di Pekanbaru dan Cijantung. Hasilnya, mereka semua dilarang pergi ke luar negeri.

Larangan itu terus dikenakan­ kepada Natsir pada 1990, keti­ka­ Universiti Kebangsaan Malay­sia­ dan Universiti Sains Pulau Mi­nang mengundangnya untuk menerima gelar doktor kehormatan. Ia juga tetap dicekal di ujung usianya, ketika beberapa negara menawarinya berobat. Ia ­tutup usia di Rumah Sakit Cipto Ma­ngunkusumo, Jakarta, pada Sabtu tengah hari, 6 Februari 1993.

Anwar Ibrahim, mantan Wakil Perdana Menteri Malaysia, mengenang perjumpaan terakhirnya dengan Natsir di rumah sakit. ”Saya sedih melihat keadaan rumah sakit yang tidak layak untuk seorang pemikir besar Islam. Beliah layak mendapatkan layanan yang lebih baik,” kata Anwar.

Rezim Orde Baru yang banyak dibantu Natsir melupa­kan sang tokoh di akhir hayatnya.

Sumber : Laporan Utama Majalah Tempo Edisi 21/XXXVII/14 – 20 Juli 2008

Tangis Natsir untuk Mangunsarkoro : Catatam 102 Tahun Mohammad Natsir

Natsir dikenal sebagai pejuang politik Islam yang gigih. Dan dia penganjur terdepan pergaulan multikultural.

Dipa Nusantara Aidit, Ketua Comite Central Partai Komunis Indonesia, adalah musuh ideologis nomor satu Mohammad Natsir. Aidit memperjuangkan tegaknya komunisme di Indonesia. Natsir sebaliknya. Tokoh Masyumi itu menginginkan negara dijalankan di atas nilai-nilai Islami. Pertentangan ini membuat keduanya sering berdebat keras di ruang sidang Dewan Perwakilan Rakyat dan Konstituante. Tapi, di luar sidang, keduanya bersahabat.

Inilah sosok multikultural Natsir yang dikenang dengan bangga oleh orang-orang dekatnya. ”Dia tak punya handicap berhubung­an dengan golongan nonmuslim,” ujar Amien Rais. Setelah menyelesaikan studi doktoral di Universitas Chicago pada 1984, Amien yang bekas Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat ini sering menjadi teman ngobrol Natsir. ”Saya kira Pak Natsir banyak menyerap kearifan H.O.S. Tjokroaminoto,” ujar Amien.

Soal hubungan dengan Aidit, Natsir banyak bercerita kepada Yusril Izha Mahendra, Ketua Partai Bulan Bintang. Tatkala masih kuliah di Jakarta, Yusril amat dekat dengan Natsir. Menurut Yusril, Natsir sering tak bisa mengendalikan emosi ketika berdebat dengan Aidit di parlemen. ”Pak Natsir bilang, rasanya dia ingin menghajar kepala Aidit dengan kursi,” kata Yusril.

Tapi, hingga rapat selesai, tak ada kursi yang melayang ke kepala Aidit. Malah, begitu meninggalkan ruang sidang, Aidit membawakannya segelas kopi. Keduanya lalu ngerumpi tentang keluarga masing-masing. Itu terjadi berkali-kali. ”Kalau habis rapat tak ada tumpangan, Pak Natsir sering dibonceng sepeda oleh Aidit dari Pejambon,” Yusril menambahkan.

Keakraban penuh warna, bersahabat tapi berseberangan secara ideologis, terjadi sejak 1945 hingga zaman demokrasi liberal, 1950-1958. Pada masa itu parlemen menjadi tempat pertarungan ideologi yang tak habis-habisnya.

Natsir pun tidak cuma bertentangan dengan Aidit. Di seberang dia juga ada tokoh Katolik seperti I.J. Kasimo dan F.S. Hariyadi, tokoh Partai Katolik, serta J. Leimena dan A.M. Tambunan dari Partai Kristen Indonesia. Sementara Natsir membela ideologi Islam, Kasimo dan teman-teman berkeras mempertahankan Pancasila.

Toh, seperti pada Natsir dan Aidit, mereka tetap berkawan di luar ruang sidang. Ketika Natsir mengajukan Mosi Integral dalam sidang Parlemen Republik Indonesia Serikat pada 3 April 1950, justru tokoh-tokoh nonmuslim inilah yang tegak di belakangnya. Dalam pidato yang berapi-api, Natsir menegaskan pentingnya melebur kembali wilayah-wilayah Republik Indonesia Serikat ke dalam Negara Republik Indonesia.

Amien Rais berkisah, suatu ketika Natsir mengenang masa-masa dia menjadi perdana menteri. Natsir memberikan wejang­an tentang kepemimpinan. Katanya, seorang pemimpin harus seperti tukang kayu yang te­rampil: bisa memanfaatkan semua jenis kayu.

Barangkali itulah sebabnya, Natsir merangkul tokoh-tokoh Kristen dalam Kabinet Natsir (1950-1951). Hariyadi dia tunjuk menjadi Menteri Sosial. Herman Johannes—tokoh Kristen dari Partai Indonesia Raya—mendapat kepercayaan memimpin Departemen Pekerjaan Umum.

Sikap Natsir ini ternyata juga menjadi sikap para pemimpin Masyumi lain ketika itu. Contohnya Isa Ansari. Kiai ini sering mengajak Aidit dan Nyoto makan sate setelah berdebat. ”Kalau Aidit ke Sukabumi, dia menginap di rumah Kiai Ansari,” demikian advokat senior Adnan Buyung Nasution berkisah.

Pergaulan multikultural juga tampak pada Prawoto Mangkusaswito. Tokoh yang pernah menjadi Ketua Masyumi ini akrab dengan Kasimo. Bahkan Kasimo membelikan rumah untuk Prawoto di Yogyakarta.

Mohammad Roem lain lagi ceritanya. Ini menurut penuturan Joesoef Isak, mantan wartawan harian Merdeka. Pada masa Orde Baru, Roem sering bertemu Oei Tjoe Tat, tokoh Tionghoa dan bekas menteri Kabinet Dwikora. Kebetulan rumah mereka berdekatan di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Yang satu di Jalan Blora, satunya lagi di Teuku Umar. Padahal pada zaman Demokrasi Terpimpin keduanya berseberangan. Oei aktif di Partai Indonesia, yang dianggap ber­afiliasi dengan PKI.

Suatu ketika keduanya berpapasan. Oei menegur Roem: ”Roem, kok bisa ya kita ini berhadapan dalam politik? Padahal kita toh enggak ada apa-apa.” Tak ada orang lain di dekat mereka saat itu, tapi Roem menjawab dengan berbisik: ”Oei, kita kan sama dididik Belanda. Jadi, kita harus menghargai orang lain. Perbedaan pendapat itu biasa.”

Setelah menyingkir dari dunia politik, Natsir mulai aktif di Dewan Dakwah pada 1967. Namun hubungan baiknya dengan kawan ”tak sehati” pada zaman Demokrasi Liberal tak putus. Sitti Mucliesah, anak perempuan pertama Natsir, bercerita, Aba—demikian mereka memanggil ayahnya—masih sering mengirimkan bunga untuk Kasimo dan Leimena pada setiap Tahun Baru.

”Pak T.B. Simatupang bahkan sering datang ke rumah untuk berdiskusi dengan Aba,” cerita Sitti. Perkawanan terjalin antarkeluarga. ”Kami dan anak-anak Pak Leimena sampai sekarang masih berhubungan baik,” ujarnya. Aba, menurut Sitti, tak pernah melarang mereka berteman dengan orang nonmuslim.

Pada 1978 tokoh-tokoh yang prihatin terhadap Orde Baru membentuk Lembaga Kesadaran Berkonstitusi. Ketuanya Abdul Haris Nasution, penasihatnya Mohammad Hatta. Natsir ikut bergabung, bersama Kasimo, meski kala itu dia masih aktif di Dewan Dakwah. Banyak anggota Lembaga Kesadaran Berkonstitusi ini kemudian ikut meneken Petisi 50 pada 5 Mei 1980, termasuk Natsir.

”Saya banyak belajar dari dia tentang menghargai orang yang berbeda pendapat,” kata Chris Siner Key Timu, tokoh Katolik yang ikut menandatangani Petisi 50. Dia mengenal Natsir sejak di Lembaga Kesadaran, namun baru berhubungan dekat setelah sama-sama nyemplung di Petisi 50.

Suatu ketika, tidak sengaja­ Chris bertemu Natsir di kantor­ Lembaga Bantuan Hukum Jakarta. Natsir datang untuk ber­konsultasi tentang pencekalan atas dirinya. Bersama penanda tangan Petisi yang lain, dia dilarang bepergian ke luar negeri. Chris datang membicarakan kemungkinan menuntut pemerintah, yang telah ”memaksa” Universitas Atma Jaya Jakarta memecatnya. ”Ketika mau pulang, Pak Natsir menawari saya ikut mobilnya,” ujar Chris.

Mereka tidak searah. Jadi, ketika tiba di depan kantor Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Jalam Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Chris minta diturunkan. Rencananya, dia akan melanjutkan perjalanan dengan bus ke Semanggi. Tapi Natsir marah dan berkeras mengantar hingga Semanggi. ”Padahal saya ini siapalah?” Chris mengenang.

Tapi itulah Natsir, solidaritas dan semangat setia kawannya tinggi. Kepada majalah ­Editor, dalam sebuah wawancara khusus pada 1988, dia menjelaskan sikapnya yang mengherankan kawan tapi membuat segan lawan. ”Untuk kepentingan bangsa,” ujarnya, ”para politikus tidak bicara kami dan kamu, tetapi kita.”

Sikap itu dia buktikan manakala Ki Sarmidi Mangunsarkoro, salah seorang pimpinan Partai Nasional Indonesia (PNI), meninggal. Natsir melayat dan menangis. Tentu saja ini mengagetkan semua orang. Soalnya, PNI pernah berseberangan dengan Masyumi. Akibat mosi yang diajukan Ketua PNI ketika itu, Hadikusumo, Natsir ­membubarkan kabinetnya yang baru ­berumur setahun pada 12 Maret 1951. Peristiwa penting ini diabadikan Abadi, majalah Masyumi. Majalah itu menulis berita utama dengan judul: ”Air Mata Natsir Mengalir di Rumah Mangunsarkoro”.

Sumber : Laporan Utama Majalah Tempo Edisi 21/XXXVII/14 – 20 Juli 2008

M Natsir Seorang Besar dengan Banyak Teman : Catatan 102 Tahun Mohammad Natsir

Natsir dipuji sebagai pendengar yang sabar. Hidupnya tak pernah sepi dari kawan dengan berbagai sifat dan aliran politiknya.

Pada 1978, saat Mohammad Natsir berumur 70 tahun, Mohammad Roem mengkhawatirkan kesehatan karibnya itu. ”Andainya ia mau mengurangi tamunya, tentu kesehatannya akan lebih baik,” tulis Roem, kawan seperjuangan Natsir, dalam buku Mohammad Natsir, 70 Tahun, Kenang-kenangan Kehidupan dan Perjuangan (Pustaka Antara, 1970). Jika Natsir sakit—kata Roem mengutip keterangan Nurnahar, istri Natsir—pasti karena terlalu banyak menerima tamu. Meski kerap berbaring dan tak kuat bangun karena kehabisan tenaga melayani tamu, Natsir tak pernah menolak orang yang datang.

Natsir, kata Roem, punya satu sifat langka yang dirindu orang. Jika ada orang bercerita—entah berupa pendapat entah kisah sedih—Natsir bisa mendengarkannya dengan penuh perhatian. Seolah ia ikut merasakannya. Orang kerap merasa lega bercerita kepadanya, meski soal yang diceritakan itu tak ada jalan keluarnya. Begitu pula jika Natsir bercerita atau berpendapat, ia akan mengisahkannya dengan segala perasaan dan emosi yang ada. ”Kawan-kawan menjadi meyakini apa yang Natsir ceritakan. Mereka bersedia membantu Natsir dan mengikutinya,” tulis Roem dalam tulisan ”Kelemahan atau Kebesaran Natsir”.

Sikap penuh pengertian dan mau mendengar pendapat orang berasal dari endapan pengalaman hidup Natsir. Pria asal Alahan Panjang, Sumatera Barat, tersebut menempuh jalan yang sukar dalam hidupnya sebagai anak peng­hulu kecil. Barangkali juga dilatari wataknya sebagai guru. Selain itu, seperti kerap diceritakan Natsir kepada kawan-kawannya, semua itu adalah buah perjumpaan yang mengesankan dengan guru-guru batinnya.

Natsir bercerita pernah dibikin terharu oleh Haji Oemar Said Tjokroaminoto, tokoh Sarekat ­Islam. Natsir bertemu dengan pria gagah berkumis lebat itu di Stasiun Bandung ketika Tjokro­ me­ngunjungi cabang-cabang Sa­rekat Islam. Satu hal yang mencuri perhatian Natsir adalah veldbed (tempat tidur yang bisa dilipat) yang ditenteng pria berjuluk ”Raja Jawa tanpa Mahko­ta” itu. Selepas berkenalan, Natsir memberanikan diri bertanya­ mengapa Tjokroaminoto selalu­ membawa veldbed. ”Saya tidak­ mau jadi beban orang yang saya datangi. Saya bisa nginap di mana pun dengan ini. Di masjid atau di mana pun,” kata Tjokro, seperti ditirukan Natsir.

Kisah lainnya adalah perka­wanannya dengan A. Hassan, seorang ustad yang dikenalnya semasa bersekolah dan mengambil diploma guru di Bandung. Ustad asal Singapura itu berdagang buku-buku Islam dan membuka percetakan. Setiap kali mengun­jungi A. Hassan, Natsir selalu menjumpai pria itu sedang bekerja. Entah sedang menyusun huruf di percetakan, mengoreksi, entah tengah menulis tafsir. Tapi sang ustad selalu menghentikan pekerjaannya setiap kali Natsir datang.

”Teruskan kerja Tuan dulu. Jangan terganggu oleh saya. Tidak ada yang penting-penting,” kata Natsir berdalih tak enak mengganggu kerja A. Hassan. Tapi A. Hassan selalu ”melayani” Natsir, seolah percakapannya dengan pemuda tanggung itu lebih penting ketimbang bekerja. Natsir pun mengakui percakapan dan tukar pikiran yang dilakukannya dengan A. Hassan sangat mempengaruhi jiwa dan arah hidupnya kelak.

Cara Natsir memandang kekuasaan pun sangat bersahaja. Pegawai Kota Praja Bandung ini (saat penjajahan Jepang) mengaku ”dijerumuskan” Kahar Muzakkar, seorang kawan dekatnya, ke pentas pergolakan nasional.

Ceritanya amat sepele. Menjelang proklamasi, Natsir datang dan menginap di rumah Kahar Muzakkar di Jalan Teuku Umar, Jakarta. Sang kawan kemudian mengajaknya jalan-jalan ke Pasar Baru selepas makan malam. ”Ikut saja, kita pergi bersama,” kata Kahar santai. Kahar baru saja ditunjuk menjadi anggota Komite Nasional Indonesia (KNI) oleh Bung Karno dan Bung Hatta serta malam itu ada rapat badan cikal bakal parlemen itu di Gedung Komidi (sekarang Gedung Kesenian Jakarta), Pasar Baru. Natsir yang bukan anggota KNI sebenarnya memilih menunggu di luar saja, tapi Kahar mendorongnya dari belakang. ”Ini Saudara Mohammad Natsir,” ujar Kahar kepada penjaga.

Penjaga pintu gedung yang mencatat nama-nama orang yang hadir ternyata salah dengar. Ia menulis nama Mohammad Natsir dalam daftar anggota KNI. Maka jadilah Natsir anggota KNI, yang diterimanya tanpa keberatan. Kelak, sehari setelah proklamasi, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia menunjuk Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) sebagai badan pembantu presiden dan wakil presiden. Natsir sendiri kemudian ditunjuk menjadi satu dari tiga anggota—bersama Dr Sarwono dan Sudarsono—menjadi Badan Pekerja KNIP pada 30 Oktober 1945. Pada permulaan 1946, mantan Ketua Jong Islamieten Bond cabang Bandung ini pun diangkat menjadi Menteri Penerangan pada Kabinet Sjahrir.

Dengan segala tempaan di ma­sa lalunya itulah Natsir berhasil menjadi ketua terlama Partai­ Masyumi (1949-1958). Partai Islam ini juga berhasil diantar­­kan­nya memenangi posisi kedua dalam pemilihan umum 1955. Sebagai orang yang tak pernah mengenyam bangku perguruan­ tinggi, prestasi Natsir sungguh luar biasa. Apalagi, seperti diungkapkan Yusril Ihza Mahendra—salah satu anak didik Natsir—partai berlambang bulan bin­tang ­itu penuh orang yang berbeda alir­an dan karakter politik.

Masyumi saat itu adalah biduk yang memuat orang Islam dari banyak kalangan: ada abangan, sarjana didikan Belanda, sampai santri Nahdlatul Ulama. ”Selain intensitas dalam pandangan-pandangan ideologi. Juga ada faktor etnis,” kata Bachtiar Effendi, peneliti Masyumi dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Ke­ragaman ini membuat biduk Mas­yumi oleng ke kiri dan kanan. Semasa Natsir, misalnya, Partai Masyumi bekerja sama dengan Partai Sosialis Indonesia. Tapi tidak pernah bisa akur dengan Partai Nasional Indonesia. Namun, saat kendali partai dipegang Sukiman—karena Natsir naik gunung bersama Pemerintahan Re­volusioner Republik Indonesia di Sumatera—Masyumi justru akrab dengan Partai Nasional.

Menurut Yusril, elite Masyumi­ berasal dari alumni Jong Islaminten Bond dan Islamic Studie Club. Sebagian mereka juga pernah mendirikan Partij Sarekat Islam Indonesia pada zaman Belanda. Ciri utama mereka adalah didikan sekolah Belanda dan tertarik pada Islam. Sebagian besar mereka adalah kaum Islam Jawa, seperti Mohammad Roem dan Sukiman. Ada juga yang mulanya condong ke kiri, seperti Sjafroeddin Prawiranegara. Pa­da masa awal kemerdekaan, Masyumi ju­ga nyaris terbelah akibat perbedaan sikap menanggapi perundingan Roem-­Royen. Natsir bahkan menjadi salah satu pengkritik keras Mohammad Roem karena menjadi juru run­ding dalam perjanjian Roem-Royen.

Tokoh macam Mohammad Roem, Kasman ­Singodimedjo, Prawoto Mangku­sas­mito, Abu Hanifah atau Mahmud Latjuba (kakek Sofia Latjuba) lebih banyak memakai istilah-istilah Belanda ketimbang Arab. Dalam soal gaya hidup, beberapa karib Natsir itu merayakan pesta jarig (ulang tahun). Ada pula Moh. Roem yang memiliki hobi berkuda. Dalam soal ini, Natsir memi­lih moderat. Ia cuma tersenyum bila mendengar cerita pesta koleganya. ”Tidak mudah me-­manage partai saat itu,” Yusril menjelaskan.

Di awal merdeka memang terlihat Natsir memilih mendahulukan kepentingan negara ketimbang partai atau dirinya sendiri. Ketika pemerintah Republik Indonesia mengungsi ke Yogyakarta, Natsir dan Soekarno sempat berhubungan dekat.

Mohammad Chudori, 83 tahun, mantan wartawan Antara, yang saat itu menjadi anggota Laskar Hizbullah, menjadi saksi sulitnya posisi Natsir. Pada 1949, karena merasa terancam lantar­an ajak­an baiat Kartosoewirjo se­bagai Tentara Islam Indonesia, Chudori memerlukan nasihat Natsir. Tapi apa daya, Natsir menyerahkan keputusan itu kepada dirinya. ”Itu terserah pada pilihan Bung sendiri. Saya tidak bisa menentukan,” kata Natsir.

Namun sejarah mencatat, Natsir akhirnya memilih berhadap­an dengan Kartosoe­wirjo, yang juga pendiri Masyumi tersebut. ”Partai Masyumi hendak mencapai maksudnya dengan jalan demokratis parlementer, melalui jalan sesuai Undang-Undang Dasar… dan tidak dengan jalan kekerasan,” tulis Natsir—saat itu sudah menja­di perdana menteri—dalam Peng­umuman Sikap Dewan Pimpinan Masyumi atas Pemberontakan Darul Islam, Januari 1951. Natsir sendiri pernah melobi Kartosoewirjo agar menyerah melalui bantuan A. Hassan. Sayang, tidak berhasil. Kartosoewirjo pun akhirnya tertangkap 4 Juni 1962 dan dihukum mati pada Agustus tahun itu juga.

Di usia tuanya, ketika memimpin Dewan Dakwah Islamiyah, Natsir makin dicintai. Suatu hari pada 1984, mantan Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah dan Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Amien Rais (saat itu aktivis Muhammadiyah) menum­pang mengetik di DDI untuk menyiapkan bahan seminar di Islamabad. ”Mien, sudah jam satu, makan dulu,” kata Natsir kepada Amien sembari lewat. Sejam kemudian, Natsir kembali lewat. ”Ini sudah hampir jam dua, makan dulu,” kata Natsir mengingatkan. Amien mengaku sangat terharu mendapat perhatian Natsir. ”Beliau orang besar, sikapnya kepada anak muda membuat saya tersentuh,” kata Amien Rais mengenang.

Natsir memang telah membuktikan mampu berkawan dengan siapa saja.

Sumber : Laporan Utama Majalah Tempo Edisi 21/XXXVII/14 – 20 Juli 2008

Bung Besar dan Menteri Kesayangan : Catatan 102 Tahun Mohammad Natsir

Soekarno dan Partai Nasional Indonesia mendongkel kabinet Natsir. Masyumi dan Partai Komunis Indonesia seperti minyak dan air.

JAMUAN makan di Istana menjadi agenda penutup sidang kabinet. Rapat yang berlangsung pada pertengahan Desember 1950 ini menjadi lonceng putusnya hubungan mesra antara Presiden Soekarno dan Perdana Menteri Mohammad Natsir. Kepada orang-orang dekatnya, Soekarno berujar, ”Kedudukan saya sebagai presiden tidak lebih daripada satu stempel karet.”

Presiden Soekarno saat itu memang marah besar. Maklum, di depan matanya ada dua belas menteri yang ”menolak” rencananya membubarkan Uni Indonesia-Belanda. Hanya tiga menteri yang mendukung gagasannya. Dari hasil voting di kabinet Natsir diputuskan bahwa pembubaran itu harus menunggu sidang gabungan para menteri Indonesia dan Belanda, yang bakal dilaksanakan tahun depan. Di mata kabinet, uni yang dibentuk melalui Konferensi Meja Bundar itu harus diselesaikan dengan melibatkan dua belah pihak.

Sidang di Istana itu diprakarsai Natsir, yang mendapat kabar Presiden akan menyampaikan pidato Maulid Nabi Muhammad. Isi pidato adalah tuntutan agar Irian Barat kembali ke pangkuan Republik sebelum ayam berkokok pada 1 Januari 1951. Juga pembubaran Uni Indonesia-Belanda secara sepihak.

Bagi Natsir, apa yang akan disampaikan Soekarno bersifat politis, dan karena itu membutuhkan dukungan kabinet. Sebab, kata Natsir, ”(Keputusan) itu memiliki konsekuensi politik lebih lanjut bagi negara.”

Natsir lalu menemui Soekarno. Ia meminta konsep pidato itu dan mendiskusikannya kepada para menteri. Kabinet setuju dengan pembubaran Uni Indonesia-Belanda, namun harus dilakukan dalam satu konferensi para menteri, bukannya melalui pidato presiden secara sepihak. Wakil Presiden Mohammad Hatta juga sependapat. Natsir kemudian menemui Soekarno dan memintanya tak memasukkan pembatalan itu di naskah pidato.

Presiden berang dan merasa dihalang-halangi. Natsir kemudian mengingatkan pertemuan mereka berdua saat dirinya diminta membentuk kabinet pada 6 September 1950. Ketika itu keduanya sepakat bahwa kabinet memiliki hak mengambil keputusan politik yang penting dengan persetujuan parlemen. Untuk menjaga kewibawaan Soekarno, Natsir mengajaknya hadir dalam sidang kabinet yang berlangsung di Istana Presiden.

Satu hari setelah sidang kabinet yang berakhir voting, Istana mengumumkan bahwa Presiden Soekarno membatalkan pidato Maulid Nabi. Sejak inilah kedekatan pribadi dua tokoh yang terjalin sejak 1946 itu berantakan.

Tak lama setelah itu Kabinet Natsir mengalami aneka go­yang­an dari Partai Nasional Indonesia di parlemen. Menurut Hatta, Soekarno mendesak Manai Sophiaan dan teman-temannya menjatuhkan Kabinet Natsir. ”Dia memerintahkan Partai Nasional Indonesia mengganggu kabinet saya sehingga tak bisa berbuat apa pun,” kata Natsir kepada Yusril Ihza Mahendra, bekas Menteri Sekretaris Negara yang pernah menjadi staf Natsir.

Dua kali anggota Partai Nasional Indonesia di parlemen memboikot sidang sehingga tak memenuhi kuorum. Hari itu juga Natsir mengembalikan mandatnya sebagai perdana menteri. Menyetir mobil dinas—sopir pribadinya dibiarkan naik sepeda—dia menemui Soekarno di Istana. ”Saya sudah menduga sejak semula,” kata Soekarno dalam pertemuan yang berlangsung sepuluh menit itu. Setelah itu, Natsir berboncengan sepeda dengan sopirnya menuju rumah jabatan di Jalan Proklamasi. Mampir sebentar di rumah dinas itu, segera ia mengajak istri dan anaknya pindah ke rumah pribadi yang sempit di Jalan Jawa, Jakarta ­Pusat.

Menurut Hatta, setelah penye­rahan mandat, Natsir menjadi pemimpin yang dibenci Bung Karno. ”Padahal sebelumnya dia menjadi menteri kesayangan,” kata Hatta dalam tulisannya menyambut 70 tahun Natsir.

Setelah tak menjabat di eksekutif, Natsir mencurahkan waktunya di Partai Masyumi dan parlemen. Dominasi partai ini di pemerintahan merosot jauh. Bahkan pada Kabinet Ali Sastroamidjojo (30 Juli 1953—11 Agustus 1955), tak ada menteri yang berasal dari Masyumi. Haluan politik Ali, yang berasal dari Partai Nasional Indonesia, condong ke kiri dengan merangkul Partai Komunis Indonesia.

Pada 20 Juli 1954, Suara Masyumi menerbitkan tulisan Natsir. Isinya seruan kepada semua patriot untuk membela demokrasi yang sedang terancam. Pria kelahiran Alahan Panjang, Sumatera Barat, ini menuduh kabinet Ali yang dibantu Partai Komunis Indonesia meninggalkan asas-asas yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar. Misalnya dalam penempatan pegawai, pengelolaan perekonomian dan keuangan negara yang kocar-kacir, pembungkaman kelompok oposisi dan wartawan.

Pemilu 1955 menempatkan Masyumi di urutan kedua di bawah Partai Nasional Indonesia, diikuti Nahdlatul Ulama dan Partai Komunis Indonesia. Presiden Soekarno mengusulkan dibentuk Kabinet Kaki Empat. Masyumi menolak bergabung karena berseberangan secara politik dengan Partai Komunis Indonesia.

Natsir mengungkapkan sejumlah dalil hukum Islam yang menyebut komunisme bertenta­ngan dengan Al-Quran dan hadis. ”Jadi, apakah mungkin minyak dan air dipersatukan meskipun digodok dan diaduk-aduk,” katanya. Dia meminta kader Masyumi waspada terhadap politik ”menyodorkan tangan” yang palsu dari komunis. Juga hati-hati terhadap ”serigala berbulu kibas yang hendak dimasukkan sekandang dengan ternak.”

Natsir juga bereaksi keras terhadap pidato Presiden Soekarno pada hari Sumpah Pemuda 1956. Kepada pimpinan pemuda, Bung Karno mengajak untuk bersama-sama mengubur semua partai politik. Soekarno menyinggung keputusan pemerintah pada Oktober 1945, yang mendorong pembentukan partai. ”Itu salah satu kesalahan. Nu wreekt het zich!” ucap Soekarno.

Sebagai Ketua Partai Masyumi, Natsir memberikan pernyataan di harian Abadi. Demokrasi, katanya, menjadi salah satu sila dalam Pancasila. Selama masih ada kebebasan berpartai, selama itu pula ada demokrasi. Apabila partai dikubur, demokrasi ikut masuk ke liang lahat. ”Yang tinggal berdiri di atas kubur adalah diktator,” ucapnya.

Bung Hatta juga gerah dengan suasana politik saat itu. Pada akhir 1956, dia mengundurkan diri sebagai wakil presiden dan secara simbolis meniadakan ”perwakilan” luar Jawa dalam kepemimpinan nasional. Namun Natsir masih belum percaya bahwa Bung Karno memiliki niat menjadi penguasa lalim. Ternyata perkiraan itu meleset. Tiga tahun kemudian, Soekarno benar-benar menjadi diktator.

Ini dimulai pada 5 Juli 1959, ketika Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden yang membubarkan Konstituante dan kembali ke UUD 1945. Dia mengajukan dua alasan dari penerapan demokrasi terpimpin. Pertama, demokrasi liberal bertentangan dengan kepribadian nasional. Kedua, kembali mengulangi tema lama­nya ialah revolusi belum selesai. Tak ayal, Dekrit Presiden yang menjadi tonggak demokrasi terpimpin semakin mengukuhkan kuatnya kedudukan politik Soe­karno, Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat, dan Partai Komunis Indonesia.

Natsir menjelaskan demokrasi terpimpin seharusnya dibimbing nilai-nilai moral dan nilai-nilai hidup yang tinggi. ”Bukan dalam arti seluruh sistem demokrasi dikendalikan seseorang atau beberapa orang yang serba kuasa yang tidak kenal kendali.” Kritik Natsir ini seperti seruan di padang pasir.

Sumber : Laporan Utama Majalah Tempo Edisi 21/XXXVII/14 – 20 Juli 2008

M Natsir Menteri dengan Jas Bertambal : Catatan 102 Tahun Mohammad Natsir

Natsir membiasakan keluarganya hidup bersahaja. Dia sendiri memberikan teladan.

Dari balik lemari yang menjadi sekat ruang tamu, Sitti Muchliesah bersama empat adik dan sepupunya mencuri dengar pembicaraan ayahnya, Mohammad Natsir, dengan seorang tamu dari Medan. Hati remaja-remaja itu berbunga ketika mendengar si tamu hendak menyumbangkan mobil buat ayah mereka.

Lies–panggilan Sitti–me­nyang­­­­ka mobil Chevrolet Impala­ yang sudah terparkir di depan rumahnya di Jalan Jawa 28 (kini Jalan H.O.S. Cokroaminoto), Jakar­ta Pusat, itu akan menjadi milik­ keluarganya. Sedan besar­ buatan Amerika ini tergolong ”wah” pada 1956. Saat itu Natsir, yang pernah menjadi Menteri Penerangan dan Perdana Menteri, hanya punya mobil pribadi bermerek DeSoto yang sudah kusam.

Aba—demikian anak-anaknya memanggil Natsir—ketika itu masih anggota parlemen dan memimpin Fraksi Masyumi. ”Dia ingin membantu Aba karena mobil yang ada kurang memadai,” kata putri tertua Natsir yang saat itu baru masuk usia 20 tahun.

Harapan anak-anak naik mobil Impala buyar saat ayah mereka menolak tawaran dengan amat halus agar tidak menyinggung perasaan tamunya. ”Mobil itu bukan hak kita. Lagi pula yang ada masih cukup,” Lies menirukan ucapan ayahnya ketika mereka bertanya.

Nasihat itu begitu membekas di hati Lies, kini 72 tahun. Aba dan Ummi Nurnahar—ibunda Lies—selalu berpesan kepada anak-anaknya, ”Cukupkan yang ada. Jangan cari yang tiada. Pandai-pandailah mensyukuri nikmat.”

Ketika sang ayah menjadi Menteri Penerangan pada awal 1946, Lies mengenang mereka tinggal seadanya di rumah milik sahabat Natsir, Prawoto Mangkusasmito, di Kampung Bali, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Sewaktu pusat pemerintah pindah ke Yogyakarta, keluarga Natsir menumpang di paviliun milik Haji Agus Salim di Jalan Gereja Theresia, sekarang Jalan H Agus Salim.

Periode menumpang di rumah orang baru berakhir ketika mereka menempati rumah di Jalan Jawa pada akhir 1946. Rumah tanpa perabotan ini dibeli pemerintah dari seorang saudagar Arab dan kemudian diserahkan untuk Menteri Penerangan. ”Kami mengisi rumah itu dengan perabot bekas,” kata Lies.

Selama menjadi menteri, Natsir jarang bertemu dengan keluarga karena lebih banyak berdinas di Yogyakarta. Di sana pula dia pertama berjumpa dengan guru besar dari Universitas Cornell, George McTurnan Kahin. ”Pakaiannya sungguh tidak menunjukkan ia seorang menteri dalam pemerintahan,” tulis Kahin dalam buku memperingati 70 tahun Mohammad Natsir.

Dia melihat sendiri Natsir mengenakan jas bertambal. Kemejanya hanya dua setel dan sudah butut. Kahin, yang mendapat info dari Haji Agus Salim me­ngenai sosok Natsir, belakangan tahu bahwa staf Kementerian Penerangan mengumpulkan uang membelikan pakaian supaya bos mereka terlihat pantas sebagai seorang menteri.

Penampilan Natsir tidak berubah saat menjadi Perdana Menteri Negara Kesatuan Republik Indonesia pada Agustus 1950. Keluarga Natsir menempati rumah Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur (sekarang Tugu Proklamasi), Jakarta Pusat. Rumah di Jalan Jawa yang sempit dan kusam di­nilai tidak layak buat pemimpin pemerintah. Rumah di Jalan Proklamasi itu lengkap dengan perabot­an sehingga Natsir dan keluarganya hanya membawa koper berisi pakaian dari Jalan Jawa.

Pada masa ini kehidupan keluarga Natsir sudah dibatasi protokoler. Rumah dijaga polisi dan sang Perdana Menteri selalu didampingi pengawal. ­Pemerintah juga menyediakan pembantu yang membenahi rumah, tukang cuci dan masak, serta tukang kebun. ”Semua fasilitas tidak membuat kami manja dan besar kepala,” ujar Lies.

Putri tertua Natsir yang saat itu duduk di kelas II sekolah me­nengah pertama tersebut tetap naik sepeda ke sekolah karena jarak­nya dekat. Adik-adiknya antar-jemput dengan mobil DeSoto yang dibeli dari uang sendiri. Ibunya masih melanjutkan belanja ke pasar dan kadang masak sendiri. Lies mengatakan keluarganya tidak pernah memanfaatkan fasilitas pemerintah, misalnya perjalanan dinas.

Contoh lain kejujuran Natsir selama menjadi pejabat negara didengar pula oleh Amien Rais, bekas Ketua Umum Muhammadiyah. Ketika masih mahasiswa, ia mendengar cerita Khusni Muis yang pernah menjadi Ketua Muhammadiyah Kalimantan Selatan.

Syahdan, Khusni menuturkan, ia pernah datang ke Jakarta untuk urusan partai (saat itu Muhammadiyah merupakan anggota istimewa Masyumi). Ketika hendak pulang ke Banjarmasin, ia mampir ke rumah Natsir. Tujuannya meminjam uang untuk ongkos pulang. Tapi Natsir menjawab tidak punya uang karena belum gajian. Natsir lalu meminjam uang dari kas majalah Hikmah yang ia pimpin. ”Bayangkan, Perdana Menteri tidak memegang uang. Kalau sekarang, tidak masuk akal,” ujar Amien.

Tatkala Natsir mundur dari jabatannya sebagai perdana menteri pada Maret 1951, sekretarisnya, Maria Ulfa, menyodorkan catatan sisa dana taktis. Sal­donya lumayan banyak. Maria mengatakan dana itu menjadi hak perdana menteri. Tapi Natsir menggeleng. Dana itu akhirnya dilimpahkan ke koperasi karyawan tanpa sepeser pun mampir ke kantong pemiliknya.

Dia juga pernah meninggalkan mobil dinasnya di Istana Presiden. Setelah itu, ia pulang berboncengan sepeda dengan sopirnya. Keluarganya pindah lagi ke rumah di Jalan Jawa setelah Natsir turun dari jabatan perdana menteri. ”Kami kembali ke kehidupan semula,” kata Lies.

Pola hidup sederhana itu pula yang membuat anak-anak Natsir mampu bertahan saat suratan takdir mengubah hidup mereka dari kelompok ”anak Menteng” menjadi ”anak hutan” di Sumatera ketika meletus pemberontakan Pemerintahan Revolusio­ner Republik Indonesia/Perju­angan Rakyat Semesta.

Setelah periode hidup di hutan dan Natsir mendekam dari satu penjara ke penjara yang lain selama 1960-1966, keluarga mereka kehilangan rumah di Jalan Jawa, termasuk mobil DeSoto. Harta itu diambil alih seorang kerabat seorang pejabat pemerintah.

Mereka menjalani ”kehidupan nomaden,” terus berpindah kontrakan, dari paviliun di Jalan Surabaya sampai rumah petak di Jalan Juana, di belakang Jalan Blora, Jakarta Pusat. Rumah itu cuma terdiri atas satu kamar tidur, ruang tamu kecil, dan ruang makan merangkap dapur.

Setelah Natsir bebas dari Rumah Tahanan Militer Keagung­an Jakarta pada 1966, ia membeli rumah milik kawannya, Bahartah, di Jalan Jawa 46 (sekarang Jalan H. O.S. Cokroaminoto), Jakarta Pusat. Rumah itu sebetulnya dijual dengan ”harga teman”, tapi Natsir tetap tidak mempu­nyai uang. Alhasil, ia harus mengais pinjaman dari sejumlah kawan dan dicicil selama bertahun-tahun.

Teladan kesederhanaan tetap ia tunjukkan saat memimpin Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia pada masa Orde Baru. Bekas Menteri-Sekretaris Negara Yusril Ihza Mahendra, yang ketika itu pernah menjadi anggota staf Natsir, menuturkan betapa bosnya acap ke kantor mengenakan kemeja itu-itu saja. Kalau tidak baju putih yang di bagian kantongnya ada noda bekas tinta, kemeja lain adalah batik berwarna biru.

Saat ulang tahun ke-80, Natsir memberikan wasiat kepada anak-anaknya supaya menjaga rumah keluarga di Jalan Cokro­aminoto 46 dan buku-buku karyanya. Lima tahun kemudian ia menutup mata selamanya. Setahun sepeninggalnya, kelima anaknya, Lies, Asma Faridah, Hasnah Faizah, Aisyahtul Asriah, dan Fauzie Natsir, sepakat menjual rumah peninggalan almarhum: mereka tidak sanggup membayar pajaknya.

Sumber : Laporan Utama Majalah Tempo Edisi 21/XXXVII/14 – 20 Juli 2008